Kemnaker Dukung Iklim Investasi dan Tingkatkan Layanan Perizinan TKA

22 Sep 2025, 14:44 WIB

Evan Yulian

ilustrasi gedung Kemnaker (dok. Kemnaker)

Intinya sih...

Kemnaker lakukan penyederhanaan prosedur perizinan TKA.
Layanan integrasi dan pengawasan diperkuat untuk pengendalian TKA.
Indonesia terus berupaya meningkatkan kepercayaan investor dengan transparansi dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perbaikan ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih transparan, cepat, dan efisien, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan tenaga kerja lokal.

"Selain wujud komitmen Kemnaker, perbaikan ini untuk mendukung kemudahan berusaha, sekaligus memastikan adanya alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Minggu (21/9).

1. Kemnaker lakukan penyederhanaan prosedur

Ilustrasi dokumen (freepik.com)

Sunardi menjelaskan langkah perbaikan berupa penyederhanaan prosedur. Pemangkasan tahapan pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang sebelumnya tiga tahapan dipangkas menjadi dua tahapan, dan penghapusan ekspose tatap muka daring untuk perpanjangan pengesahan RPTKA.

"Proses tatap muka langsung dengan pemohon telah dihapus guna mencegah potensi pelanggaran atau fraud. Sebagai gantinya, layanan informasi dan pengaduan diperkuat melalui Hotline Pengesahan RPTKA, " katanya.

2. Layanan integrasi dan pengawasan juga dibenahi

Ilustrasi tenaga kerja asing (TKA). (ANTARA/Rony Muharman)

Sunardi menambahkan pembenahan lain dalam layanan adalah integrasi dan pengawasan. Kemnaker memperkuat pengendalian penggunaan TKA melalui integrasi sistem TKA Online dengan berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk Ditjen Imigrasi, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga menjadi perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli.

"Selanjutnya ke depan dengan Kementerian PUPR untuk penyetaraan kompetensi TKA di bidang konstruksi," ujarnya.

3. Meningkatkan kepercayaan investor

Ilustrasi Investor Deal (Pexels.com)

Dengan langkah-langkah ini, Kemnaker berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan setiap investasi tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi manfaat bagi peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.

"Kemnaker akan terus berkomitmen menjaga transparansi, kepastian hukum, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Transformasi layanan perizinan TKA diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Sunardi. (WEB)