Kesenjangan Harga Motor Listrik, Pendapatan Kurir Terancam Turun 21 Persen
- FGD ITDP Indonesia menyoroti kesenjangan harga motor listrik yang bisa menurunkan pendapatan kurir hingga 21%, sehingga dibutuhkan skema dukungan finansial agar transisi tidak memberatkan pekerja logistik.
- Sektor logistik dinilai paling potensial mempercepat adopsi motor listrik karena dominasi sepeda motor, namun tantangan utama ada pada biaya tinggi, infrastruktur pengisian daya, dan standarisasi baterai.
- Diskusi menekankan perlunya regulasi konsisten serta skema pembiayaan terstruktur dengan peran pemerintah sebagai pengoordinasi untuk memastikan percepatan transisi kendaraan listrik di layanan pengiriman barang.
Jakarta, IDN Times – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, didukung ViriyaENB, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Transisi Kendaraan Listrik pada Layanan Pengiriman Barang Perkotaan.
Dalam diskusi tersebut, terungkap kesenjangan antara harga kendaraan listrik dan kemampuan finansial mitra kurir masih terlalu lebar untuk ditanggung secara mandiri, sehingga tanpa skema dukungan terstruktur, dan transisi ini berpotensi menekan pendapatan harian mitra hingga sekitar 21 persen.
"Tanpa skema dukungan yang terstruktur, transisi ini berpotensi menekan pendapatan harian mitra hingga sekitar 21 persen," tulis ITDP dikutip dari keterangan pers, Rabu (22/4/2026).
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini mempertemukan pelaku industri logistik dan layanan on-demand seperti Grab, Gojek, JNE, J&T, SiCepat, Asperindo, dan ALDEI, bersama produsen sepeda motor listrik dan asosiasi industri terkait.
1. Sektor logistik jadi potensi terbesar dalam mempercepat penggunaan kendaaraan listrik
Lebih lanjut, dalam FGD disebutkan sektor logistik perkotaan di Indonesia mempunyai peran penting dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik, mengingat lebih dari 60 persen, pengiriman barang saat ini masih mengandalkan sepeda motor.
Selain itu, menurut analisis ITDP Indonesia, beralih ke motor listrik sangat menguntungkan karena bisa menghemat biaya operasional hingga Rp395 per kilometer, dan memangkas emisi karbon sampai 25 persen.
Namun, kendala utamanya adalah masalah biaya. Harga motor listrik dinilai masih sulit dijangkau kantong para kurir. Sebagai solusi, peserta FGD menyarankan pemerintah untuk mengalihkan subsidi motor listrik secara khusus kepada pekerja logistik daripada pengguna pribadi, karena dampak lingkungan dan ekonominya jauh lebih nyata.
Tak hanya itu, perlu ada jaminan harga jual kembali (buy-back guarantee) dari pemerintah agar pihak pembiayaan lebih yakin dalam memberikan kredit bagi para kurir.
2. Transisi motor listrik di Indonesia sering terhambat ekosistem pendukung
Kemudian, hasil pembahasan FGD juga menyebut secara teknis, kendaraan listrik roda dua sebetulnya sudah siap untuk sebagian besar kebutuhan operasional kurir. Namun, tantangan sesungguhnya ada di ekosistem pendukungnya, termasuk skema pembiayaan yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan harian kurir.
Menurut peserta, meningkatkan infrastruktur pengisian daya menjadi komponen krusial untuk mendukung operasional, terutama bagi kurir layanan on-demand yang menempuh lebih dari 100 kilometer per hari.
Selain itu, peserta dari industri logistik juga menyoroti pentingnya standarisasi teknologi baterai, baik secara fisik maupun perangkat lunak, agar interoperabilitas antar-merek dapat terwujud dan mengurangi risiko investasi untuk transisi ke sepeda motor listrik.
3. Regulasi tidak konsisten dan kebutuhan skema pendanaan terstruktur
Sementara, dari sisi yang lebih struktural, inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian mengenai siapa yang mengoordinasikan kebijakan percepatan transisi KBLBB di tingkat pemerintah turut menjadi catatan yang perlu segera ditangani.
Dari diskusi ini, ITDP Indonesia mengidentifikasi beberapa arah kebijakan prioritas yakni kerja sama antar industri logistik dan manufaktur sepeda motor listrik untuk meningkatkan uji coba implementasi sepeda motor listrik pada segmen pengiriman last-mile guna mengidentifikasi kesenjangan operasional, skema pembiayaan yang disesuaikan dengan pola operasional dan kemampuan finansial mitra kurir, serta kehadiran pemerintah sebagai orchestrator yang memastikan standarisasi, kepastian regulasi, dan keseimbangan antar pemain industri.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjembatani berbagai perspektif serta mengidentifikasi langkah-langkah prioritas untuk mempercepat transisi menuju sistem logistik perkotaan yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan,” ujar Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang dalam acara FGD.
