Ketua MUI Imbau Pemerintah Hati-Hati Berkomunikasi

16 Agu 2025, 16:53 WIB

Amin Rakil

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Intinya sih...

Kesan arogan pemimpin menimbulkan ketidakpuasan rakyat
Kenaikan pajak memperparah kondisi ekonomi rakyat
Kebijakan perlu dikomunikasikan dengan baik dan terus terang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), KH Masduki Baidlowi menyampaikan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam berkomunikasi. Hal ini ia sampaikan atas kasus Bupati Pati Sudewo didemo warganya.

Masduki menyampaikan, kasus Bupati Pati Sudewo harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemimpin di Indonesia, seperti cara berkomunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. Menurut dia komunikasi pemimpin tidak boleh menimbulkan kesan sombong kepada rakyat.

"Pemimpin harus memiliki cara komunikasi yang baik kepada rakyat, agar jangan sampai memberikan kesan yang arogan. Karena kesan arogan kepada rakyat sangat-sangat berbahaya," kata Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, dilansir MUIDigital, Sabtu (16/8/2025).

1. Kesan arogan pemimpin menimbulkan ketidakpuasan rakyat

Aksi demo tuntut mundur Bupati Pati, Sudewo di Pendopo Pati (IDN Times/Bandot Arywono)

Masduki menyampaikan, kesan arogan pemimpin kepada rakyat justru bisa menimbulkan ketidakpuasan rakyat.

"Karena rakyat di bawah itu sedang sengsara secara ekonomi. Jadi rakyat itu saat ini sedang banyak masalah. Oleh karena itu, pimpinan terutama bupati, wali kota, dan lain-lain harus berkomunikasi yang baik dengan rakyat," kata kiai.

Menurut Masduki, pemimpin yang terpilih seharusnya bisa membangun komunikasi yang baik, transparan, jujur, mudah dipahami, dan menyenangkan kepada rakyat.

2. Kenaikan pajak memperparah kondisi ekonomi rakyat

Ilustrasi angka kemiskinan (pexels.com/Ahmed akacha)

Sementara, kondisi ekonomi rakyat diperparah dengan rencana kenaikan pajak yang tinggi. Menurut Masduki, rencana kenaikan pajak tidak boleh dilakukan karena memperparah kondisi ekonomi, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah.

"Dua hal ini menjadi pelajaran penting bagaimana cara strategi komunikasi pemimpin yang baik kepada rakyat. Kemudian menarik pajak kepada rakyat yang terlalu tinggi, kalau seperti itu bisa menimbulkan masalah dikemudian hari," kata dia.

3. Kebijakan perlu dikomunikasikan dengan baik dan terus terang

Demo di Pati akibat kebijakan yang kurang akomodatif.(IDN Times/Tangkapan layar)

Selain itu, Masduki menyampaikan, kebijakan yang akan diberlakukan harus dikomunikasikan dengan baik dan terus terang terlebih dahulu kepada rakyat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui survei atau komunikasi langsung untuk melihat, apakah kebijakan yang direncanakan bisa diterima rakyat atau tidak.

"Kalau penjajakannya tidak bisa diterima oleh rakyat, maka jangan diteruskan. Harus didahului dengan berkomunikasi dan bersosialisasi kepada rakyat terhadap berbagai kebijakan. Menurut saya itu hal yang sangat penting," kata dia.

Sementara, hasil komunikasi yang telah dilakukan bisa menjadi bahan pertimbangan. Masduki menyampaikan, aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar agar menjadi bahan pertimbangan di setiap kebijakan.

"Aspirasi rakyat dengan berbagai cara itu sangat penting, untuk mengetahui kemauan rakyat seperti apa. Kemudian, rencana pemimpin itu seperti apa. Sehingga komunikasi itu bisa menjadi wadah untuk mencari titik temu," kata dia.