Kimia Farma Gelar Vaksin Berbayar, IDI Duga Ada Monopoli
Jakarta, IDN Times - PT Kimia Farma Tbk menggelar vaksin mandiri atau berbayar untuk masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) khawatir Kimia Farma melakukan monopoli dalam program ini.
"Hanya, harusnya jangan dimonopoli Kimia Farma. Kalau dimonopoli Kimia Farma, ya ini sama saja bohong (vaksin berbayar)," ucap Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
1. IDI beber alasan Kimia Farma diduga monopoli vaksin berbayar
Slamet mengatakan pengadaan Vaksinasi Gotong Royong dilakukan oleh PT Bio Farma. Namun, vaksin berbayar ini, lanjutnya, Bio Farma kembali menjadi pihak yang mengadakan.
Dia melanjutkan Kimia Farma juga menjadi satu-satunya BUMN farmasi yang menggelar pelaksanaan vaksin berbayar. Karena sebagai satu-satunya pihak yang mengadakan vaksin, sambungnya, dimungkinkan terjadi monopoli.
"Sekarang pengadaannya sudah monopoli (Bio Farma), pelayanannya juga dimonopoli oleh Kimia Farma. Kan aneh, gak sesuai tujuan semula. Tujuan semula kan untuk mempercepat herd immunity, artinya faskesnya (fasilitas kesehatan) harus banyak, kan begitu," ungkapnya.
"Iya (diduga terjadi monopoli, Kimia Farma) tektokan sama Bio Farma. Itu kan melanggar Undang-Undang persaingan usaha. Anehnya adalah terjadinya kewenangan yang digabungkan antara yang gotong royong sama yang tidak. Katanya vaksin gotong royong itu tidak terkait dengan program pemerintah. Tapi, pengadaannya oleh Bio Farma," tambahnya.
2. Slamet sebut seharusnya vaksin berbayar tak cuma digelar Kimia Farma
Dia melanjutkan vaksin berbayar seharusnya tidak hanya dilakukan Kimia Farma. Rumah sakit (RS) dan klinik, lanjutnya, seharusnya juga bisa melaksanakan vaksin berbayar. Selain RS dan klinik, Slamet mengatakan perusahaan yang memiliki legal standing juga bisa menggelar vaksin berbayar.
"Terus pengadaannya harusnya juga tidak dimonopoli Bio Farma, tapi oleh seluruh perusahaan legal diperbolehkan. Sekarang, (program vaksin) gotong royongnya disetujui, tapi monopolinya dilakukan, penggandaannya sendiri. Jadi kalau masyarakat curiga ya wajar saja, lah wong pengadaannya satu," ucapnya.
3. IDI sebut vaksin berbayar merupakan usulannya
Di tengah polemik vaksin mandiri, Slamet Budiarto mengatakan pelaksanaan vaksin berbayar merupakan usulan IDI. Dia mengatakan vaksin berbayar bertujuan agar tercipta herd immunity.
"Itu malah dulu IDI mengusulkan (vaksin berbayar). Awalnya pemerintah hanya membolehkan untuk pegawai, perusahaan, yang bayar (vaksin) perusahaan. Tapi, di Indonesia ini kan banyak pengusaha-pengusaha yang freelance gitu kan, mau ikut program pemerintah antre, mau beli gak bisa. Akhirnya sekarang dibuka (vaksin berbayar). Itu gak apa-apa," ujar Slamet.
Slamet kembali mengatakan vaksin berbayar diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mendapat jatah atau belum sempat mengikuti program vaksinasi nasional. Dia menerangkan vaksin berbayar yang sekarang digelar tidak mengambil porsi dari program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah.
"Jadi, vaksin gotong royong ini tidak mengurangi jatah masyarakat. Karena vaksinnya berbeda. Vaksin gotong royong ini bertujuan untuk mempercepat agar tercapai herd immunity," katanya.
4. Pelaksanaan vaksin berbayar ditunda
PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).
Ganti mengatakan salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.
"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," Ganti menambahkan.
