KLHK Rencana Uji Emisi Gratis Tiap Bulan, Yakin Kualitas Udara Membaik

21 Mar 2023, 19:58 WIB

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Alue Dohong (tengah) di Kantor KLHK, Selasa (21/3/2023). (IDNTimes/Melani Putri)

Jakarta, IDN Times — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menggelar uji emisi kendaraan bermotor secara massal dan gratis setiap bulannya.

Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan rencana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Harapan kita akan semakin banyak kendaraan roda dua, roda empat yang melakukan uji emisi dan terutama hasil uji emisinya lulus memenuhi baku mutu gas buang,” kata Alue di KLHK, Selasa (21/3/2023).

1. Alue singgung kualitas udara bisa lebih baik dengan uji emisi

Ilustrasi Polusi Udara. (IDN Times/Anata)

Alue menilai menggelar uji emisi secara masif, dapat berdampak baik pada kualitas udara. Sebab, dengan memastikan emisi gas buang kendaraan sesuai dengan baku mutunya, maka polusi udara dari hasil pembakaran kendaraan bermotor bisa ditekan.

“Dengan begitu, udara kita menjadi bersih. Kalau udara semakin bersih kesehatan kita semakin bagus. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat pun semakin baik,” ujarnya.

2. Peringati hari bakti rimbawan 2023

IDN Times/Kevin Handoko

Kegiatan uji emisi oleh KLHK hari ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Bakti Rimbawan 2023. Tema yang diusung adalah ‘Hijaukan Bumi Birukan Langit’.

Alue mengatakan salah satu cara cara mencapai tema yang diangkat adalah dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor.

3. Uji emisi pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta

Ilustrasi Polusi Udara. (IDN Times/Anata)

Alue kemudian menyinggung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat masih dijabat Anies Baswedan. Program uji emisi kendaraan bermotor, menurut Alue, masif dilakukan oleh Pemprov DKI saat itu.

Dia lantas mengatakan, tak menutup kemungkinan program tersebut diadopsi secara nasional.

“Inisiatif ini harus kita apresiasi, uji emisi ini kan pernah dilakukan di Jakarta. Jadi yang dilakukan provinsi kalau strategis dan hasilnya baik bisa diadopsi menjadi kebijakan nasional,” tuturnya.