Kolaborasi DKI dan BPS: Identifikasi RW Kumuh Berbasis Data
- Kolaborasi DKI Jakarta dan BPS dalam identifikasi RW kumuh pertama di Indonesia
- IPM DKI Jakarta mencapai tertinggi di Indonesia, naik 0,90 poin dari tahun sebelumnya
- Data menjadi kunci efisiensi pembangunan DKI Jakarta, memastikan kebijakan berbasis data yang terbuka dan akurat
Jakarta, IDN Times – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggandeng BPS dalam pemetaan wilayah Rukun Warga (RW) kumuh. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat kebijakan berbasis data.
1. Kolaborasi perdana identifikasi RW kumuh
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menilai inisiatif Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah yang baik. Melalui kerja sama ini, wilayah RW kumuh akan teridentifikasi secara akurat untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain," ujarnya Amalia saat peluncuran "Portal Satu Data Jakarta" di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, dikutip dari ANTARA pada Selasa (11/11/2025).
2. IPM DKI Jakarta jadi yang tertinggi di Indonesia
BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta tahun 2025 mencapai 85,05, naik 0,90 poin dari tahun sebelumnya.
Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga ibu kota.
“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Amalia.
3. Data jadi kunci efisiensi pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Portal Satu Data akan memastikan setiap kebijakan pemerintah berbasis data yang terbuka, akurat, dan berdampak nyata.
Meski Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sempat dipotong Rp15 triliun, pembangunan tetap berjalan berkat prioritas yang berbasis data. Program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pun tetap kuat berkat pemanfaatan data yang tepat dan prioritas anggaran yang jelas.
“Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya adalah 707.920 siswa. Nggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kurang lebih angkanya Rp380 miliar," kata Pramono.
