Satu Indonesia, Awal Ramadannya Berbeda
- Awal Ramadan 1447 H di Indonesia berbeda, pemerintah menetapkan 19 Februari 2026 sementara Muhammadiyah memulai sehari lebih awal pada 18 Februari 2026.
- Pemerintah melalui sidang isbat menegaskan perbedaan terjadi karena metode penentuan waktu ibadah yang bersifat ijtihadi, bukan pada kewajiban puasanya.
- MUI mengimbau seluruh masyarakat saling menghormati selama Ramadan, sedangkan Muhammadiyah dan PBNU tetap menggunakan metode penetapan hilal masing-masing.
Jakarta, IDN Times - Umat Islam saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, termasuk di Indonesia. Pada Ramadan tahun ini, umat Islam di Indonesia melaksanakan awal Ramadan berbeda.
Bagi yang mengikuti penetapan pemerintah, mereka mulai melaksanakan ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026. Sedangkan bagi masyarakat Muhammadiyah, mereka berpuasa lebih awal sehari sebelumnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengatakan Indonesia bersama negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura (MABIMS), memiliki rujukan bersama terkait kriteria imkanur rukyat. Standar visibilitas hilal yang mensyaratkan ketinggian bulan minimal 3 derajat serta elongasi minimal 6,4 derajat.
1. Apa kata masyarakat?
Salah satu warga, Sugandi, mengaku tak masalah umat Islam di Indonesia ada perbedaan melaksanakan awal Ramadan. Menurutnya, itu menjadi salah satu cara saling menghormati perbedaan.
"Rasanya senang saja kali awal Ramadan dan Idul Fitri berbarengan. Namun jika ada yang masih berbeda, tetap kita hormati," ucap Sugandi, Rabu, 25 Februari 2026.
Secara terpisah, seorang ibu rumah tangga, Divika Wina, juga tak masalah mengenai perbedaan awal Ramadan. Menurutnya, meski pelaksanaannya berbeda, tapi niatnya sama, melaksanakan perintah Allah subhanallahuwata'ala.
"Gak apa-apa sih, yang penting kita tetap beriman kepada Allah SWT," kata Divika.
2. Mengapa ada perbedaan?
Terkait perbedaan awal Ramadan, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i mengatakan, seluruh ormas Islam di Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban berpuasa (Qad'i). Namun, perbedaan sering muncul dalam metode penentuan waktu pelaksanaannya (Ijtihadi).
"Begini, sebenarnya kan dalam sidang isbat ini kita inginkan ada kesamaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam penetapan awal Ramadan. Tetapi kita kan sama tahu, lebih 90 ormas Islam di Indonesia ini punya kesamaan dalam ibadah yang Qad'i, tapi memang masih ada perbedaan dalam ibadah yang sifatnya Ijtihadi. Dalam berpuasa ini kan yang Qad'i itu adalah puasanya, gak boleh gak puasa," ujar Romo di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
"Tapi kapan itu dimulai? Itu ada Ijtihad yang mungkin antara ormas yang satu dengan yang lain, ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya sidang isbat ini kan dimaksudkan untuk mengeliminasi perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita lihat, ini kan sidang isbat tiap tahun," sambungnya.
3. Sidang isbat bukan sekadar ritual
Menurut Romo Syafi'i, sidang isbat bukan sekadar ritual penetapan tanggal Hijriah, melainkan momen penting untuk mempertemukan berbagai pandangan ilmiah dari para pakar dan tokoh agama. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memegang mandat penetapan waktu ibadah.
"Sederhana aja kok, memutuskan kapan awal Ramadan, nanti kapan awal Syawal. Tapi ada substansi orang tidak lihat. Saya melihat dalam sidang isbat ini ada silaturahmi yang digelorakan, karena diundang semua tokoh Islam, ormas Islam, para pakar," ucap dia.
Selain itu, kata Romo Syafi'i, pemerintah juga terbuka terkait perbedaan pandangan yang disampaikan ormas Islam yang hadir pada sidang isbat.
"Yang kedua, ada keterbukaan soal pandangan-pandangan yang bersifat ilmiah. Bahkan dalam pertemuan ini juga dipertemukan sudut pandang antara satu dengan yang lain, untuk bisa sama-sama berada dalam komando pemerintah yang memang diberi mandat untuk penetapan kapan itu dilakukannya awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Tetapi tetap saja ini tidak menjadi harga mati kalau itu soal yang menyangkut Ijtihad," kata dia.
4. MUI juga meminta masyarakat saling menghormati
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, mengimbau masyarakat nonmuslim agar saling menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan penetapan awal Ramadan oleh pemerintah.
"Kepada teman-teman yang bukan muslim dan memang tidak diwajibkan berpuasa, kami mengimbau agar kita bersama-sama menghormati, dan menjaga teman-teman yang berpuasa," ujar Anwar dalam jumpa pers sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Februari 2026.
Anwar menjelaskan puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun, menjaga suasana yang kondusif dan saling menghormati adalah tanggung jawab seluruh warga negara tanpa memandang agama.
Karena, kata dia, orang yang menghormati sesama di dunia akan disayangi malaikat di langit. "Irhamu man fil ardhi yarhamkum man fissama. Sayangilah manusia di bumi, niscaya malaikat akan menyayangi," ucapnya, mengutip sabda nabi.
5. Muhammadiyah gunakan kalender Hijriah global
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah, menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.
Pakar Falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, mengungkapkan alasan Muhammadiyah menetapkan awal puasa lebih awal. Dia mengatakan salah satu parameter penting adalah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas di wilayah tertentu.
Menurut Arwin, untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”. Kemudian, konjungsi (ijtimak) awal Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB.
"Konjungsi menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi penanda astronomis masuknya bulan baru. Setelah matahari terbenam pada hari itu, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di wilayah Alaska, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadan," kata Arwin, dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Selasa, 17 Februari 2026.
6. PBNU menggunakan rukyatul hilal
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menetapkan awal Ramadan menggunakan metode rukyatul hilal, sama dengan pemerintah. Pada tahun ini, Lembaga Falakiyah PBNU memantau hilal di 45 titik di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, mengatakan metode tersebut juga sesuai degan prinsip empat mazhab syariah, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
"Oleh karena itu, berdasarkan prinsip empat mazhab syariah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menetapkan awal bulan berdasarkan penglihatan atas hilal didasarkan atas melihat hilal secara langsung, berarti bahwa bulan Syakban tahun ini dihitung istikmal, yaitu disempurnakan menjadi 30 hari sampai dengan besok, Rabu. Dan berarti bahwa awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026," ujar Yahya.
