Komisi I DPR Datangi Rumah KSAD Agus, Kenalan dengan Keluarga

Jakarta, IDN Times - Sejumlah anggota Komisi I DPR pada Senin (13/11/2023) sore terlihat mendatangi kediaman pribadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto di area Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka melakukan verifikasi faktual yang merupakan kelanjutan dari proses uji kepatutan dan kelayakan.
Beberapa anggota Komisi I DPR yang hadir antara lain, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, Lodewijk F. Paulus, Teuku Rifky, Sugiono, Dave Laksono hingga Muhammad Farhan. "Jadi, seluruh rangkaian di Komisi I DPR sudah selesai. Sejak penyampaian visi dan misi. Terakhir, verifikasi faktual sudah kami lakukan," ujar Meutya di kediaman pribadi Agus pada sore tadi.
Ia mengatakan berdasarkan hasil verifikasi Komisi I DPR, rumah yang dihuni Agus dan keluarganya terlihat tidak terlalu besar. Meskipun lokasinya sangat strategis lantaran berada di samping Komplek Mabes TNI di Cilangkap.
"Ini salah satu rumah yang kami verifikasi. Betul, ada dan sederhana," kata politisi perempuan dari fraksi Partai Golkar itu.
Rombongan anggota Komisi I DPR itu kemudian disajikan menu makanan tradisional yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar rumah Agus. Salah satu menu yang disajikan adalah mi ayam dan bakso.
Semua proses yang dilalui Agus merupakan bagian dari rangkaian proses untuk menjadi Panglima TNI. Sebab, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengajukan nama Agus sebagai calon tunggal untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Yudo bakal memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.
1. Jenderal Agus kenalkan keluarga kepada anggota Komisi I DPR

Sementara, Jenderal Agus mengatakan dalam proses verifikasi itu, anggota Komisi I DPR sempat dikenalkan dengan keluarga inti. Namun, mereka tak sempat bertemu dengan ketiga anak Agus lantaran tengah sekolah.
"Jadi, tadi bertemu dengan istri saya. Teman-teman di komisi I DPR juga sempat bertanya soal anak-anak saya. Kan tadi sebelum fit and proper test sempat disampaikan bahwa istri saya bernama Evi. Saya punya anak tiga. Mungkin Beliau-Beliau ingin mengetahui yang sebenarnya," ujar Agus.
Ia menambahkan tidak ada hal-hal yang serius yang dibicarakan dalam kunjungan tersebut. "Kami ngobrol-ngobrol saja. Santai-santai aja kok," tutur dia lagi.
Usai dilakukan verifikasi faktual maka putusan untuk menyetujui Agus sebagai calon Panglima TNI akan dibacakan di rapat paripurna yang digelar pada 21 November 2023. Agus pun diminta agar tidak meninggalkan Jakarta pada momen tersebut.
2. Jenderal Agus tak menyangka bisa ditunjuk Jokowi jadi calon Panglima TNI

Jenderal Agus mengaku tidak tahu akan dijadikan calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tetapi, Agus mengaku melalui semua proses dan jabatan untuk bisa naik ke pucuk tertinggi di TNI.
"Saya juga belum tahu ya (akan dijadikan Panglima TNI). Memang jadi semua jabatan itu, misalnya, contoh lah dimulai dari Pangdam dulu. Kalau mau jadi Pangdam minimal sudah harus bintang dua (mayor jenderal). Sebelum duduk jadi Wakasad, harus pernah menjabat sebagai Pangdam dulu. Karena Pangdam itu kan membawahi satuan teritorial dan operasi," kata Agus.
Saat ia duduk sebagai Wakasad, Agus mengaku sudah mengerti kebijakan apa saja yang harus diambil. "Karena sudah pernah menjadi Pangdam, maka ketika menjabat Wakasad, ia akan mengerti apa yang terjadi di bawah," tutur dia.
Sementara, untuk bisa menjabat sebagai KSAD maka minimal harus sudah meraih pangkat jenderal bintang tiga atau Letnan Jenderal. "Sementara, kalau calon Panglima TNI kan harus minimal pernah duduk sebagai kepala staf angkatan. Jadi, semua sudah saya lalui jenjang-jenjangnya," katanya lagi.
3. KSAD Agus minta publik agar tidak meragukan netralitasnya jelang pemilu 2024

Agus meminta kepada publik agar tidak meragukan sikap netralnya dalam menghadapi pemilu 2024. Sebab, sudah ada koridor yang jelas agar TNI bersikap netral.
"Pertama, koridornya UU TNI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ tertulis dengan jelas bahwa (personel) TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian, di dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 di situ ditegaskan lagi bahwa (personel TNI aktif) yang berpolitik praktis akan kena sanksi. Sanksinya pidana atau hukuman disiplin dari atasannya," ujar Agus.
Ia mengaku telah menempuh sejumlah langkah agar para prajuritnya bersikap netral saat pemilu 2024. Salah satunya melalui penyuluhan.
"Saya tekankan kepada seluruh anggota mulai dari pangkat terendah soal apa yang pantas untuk dilakukan dan tidak. Saya sudah membuat buku saku perorangan agar dibaca, dipahami dan dilaksanakan," tutur dia.
Keraguan Agus dapat bersikap netral saat pemilu lantaran ia dianggap orang dekat Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Agus pernah menjabat sebagai Dandim di Surakarta ketika Jokowi masih duduk sebagai Wali Kota Solo. Kemudian, saat Jokowi naik menjadi Presiden, Agus ditunjuk sebagai Danpaspampres.
Netralitas Jokowi dalam pemilu dianggap publik sulit dipercaya lantaran putra bungsunya, Gibran Rakabuming Raka ikut menjadi peserta pilpres 2024. Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.
















