Komisi IX DPR Minta BGN Buka Kanal Aduan Resmi Antisipasi Kasus MBG
- Komisi IX DPR RI menyarankan BGN membuka kanal aduan resmi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat.
- Kanal aduan akan memberikan ringkasan data bagi pemerintah untuk evaluasi, serta meminta BGN untuk mengoptimalkan pengawasan MBG.
- BGN memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah keracunan, termasuk protokol keamanan dan pembatasan waktu pengantaran.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal aduan resmi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kanal ini nantinya bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk merespons kejadian seperti keracunan makanan.
"Perbaiki tata kelola komunikasi publik, kalau dimungkinkan, buka kanal aduan publik terkait MBG ini, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat bisa langsung secara resmi melaporkan," katanya dalam Rapat Dengar Resmi (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2024).
1. Komisi IX minta BGN koordinasi dengan BPOM untuk mencegah keracunan kembali terjadi
Netty mengatakan, kanal aduan tersebut akan menjadi ringkasan data atau kumpulan informasi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.
"Kejadian-kejadian (keracunan) di berbagai tempat, jadikan vitamin yang mungkin rasanya pahit, tetapi akan membenahi penyelenggaraan MBG," ujar dia melansir ANTARA.
Kemudian, terkait distribusi Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk mengoptimalkan dinas-dinas kesehatan hingga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk mengetatkan pengawasan Program MBG.
"Koordinasilah dengan BPOM RI untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, dengan mengutamakan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, dan distribusi makanan," katanya.
2. BGN perketat prosedur distribusi makanan
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.
"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.
Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.
3. Prabowo: Yang keracunan MBG 200 dari 3 juta orang, berarti berhasil
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait adanya penerima makan bergizi gratis (MBG) yang mengalami keracunan. Prabowo mengatakan, angka keracunan kasusnya kecil dibanding yang baik-baik saja.
"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
"Jadi, bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya gak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia.
Menurutnya, dengan kesalahan yang minim itu, program makan bergizi gratis dianggap berhasil. "Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong? Walaupun kita tidak boleh cepet puas, Pak Dadan ya (Kepala BGN), kita harus liat nanti Desember 2025," ucap dia.
