Komnas Perempuan: Pria Rekam Usher GIIAS Tanpa Izin itu Kekerasan

Komnas Perempuan menyebut pengambilan video tanpa persetujuan dan penyebarluasan informasi pribadi merupakan pelanggaran hak privasi. Menurut lembaga itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 serta larangan penggunaan data pribadi dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

"Pelanggaran privasi, mengambil dan menyebarluaskan data pribadi atau kegiatan seseorang tanpa izin merupakan tindakan melanggar hak privasi seseorang," kata dia.

Selain itu Devi juga menjelaskan dalam kasus tertentu, tindakan itu juga dapat dikategorikan sebagai doxing.

Komnas Perempuan menyoroti konten yang menempatkan perempuan sebagai objek demi kepentingan konten digital. Menurut lembaga itu, cara pandang tersebut dapat memenuhi unsur kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

"Tindakan meletakkan perempuan sebagai 'objek' tentu merupakan tindakan yang merendahkan mertabat perempuan," ujarnya.

Kasus bermula ketika seorang usher GIIAS 2026 mengaku direkam tanpa persetujuan saat berinteraksi dengan kreator konten Ebe Martono. Rekaman tersebut kemudian diunggah dengan tema cara mendekati perempuan. Korban menyatakan tidak mengetahui dirinya direkam dan meminta video dihapus.

Permintaan itu sempat ditolak dengan alasan pengambilan gambar dilakukan di ruang publik. Setelah polemik meluas di media sosial, video akhirnya diturunkan dan Ebe Martono menyampaikan permintaan maaf pada 3 Agustus 2026.