Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menolak rencana penghapusan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota. Dia menegaskan, pangsa TransJakarta dan MRT Jakarta tidak sama dan tidak relevan.
"Meski nanti rutenya bersinggungan, bila rute tersebut dihapuskan, otomatis menambah beban tarif pengguna TransJakarta menjadi pengguna MRT yang penghitungannya didasarkan jarak tempuh," ujar Rio saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, selama ini TransJakarta memberlakukan tarif tetap sebesar Rp3.500 per penumpang. Penumpang yang berpindah bus dan rute di dalam halte yang terintegrasi tidak akan dikenai biaya tambahan.
Sedangkan, tarif MRT berbeda setiap stasiun. Misalnya, penumpang naik dari Stasiun Lebak Bulus dan turun di Blok M, maka dikenai tarif sebesar Rp8 ribu. Sementara, jika naik dari Lebak Bulus dan turun di Bundaran HI akan dikenakan tarif sebesar Rp14 ribu.
“Klaim efisiensi PSO, menurut saya justru tidak relevan mengingat akan terjadi migrasi pengguna TransJakarta ke MRT. Justru jumlah PSO MRT akan meningkat akibat penghapusan rute TransJakarta yang notabenenya secara tarif jauh lebih murah,” ujar dia.
Seharusnya, kata Rio, Pemprov DKI melakukan kajian strategis terlebih dahulu agar PSO yang disalurkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Hal itu, kata dia, agar warga tidak merasa dirugikan karena anggaran dana PSO bersumber dari warga DKI.
“Jangan sampai PSO yang dibayarkan oleh pajak warga DKI ini justru merugikan warga DKI. Artinya, harus cermat dan tepat dalam menggunakan pendekatan penanganan kontrak ini, pemetaannya harus kuat dan akurat,” kata Rio.
Rio pun mengimbau agar Pemprov DKI harus lebih bijak lagi dalam merencanakan sebuah keputusan menghapus rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota Tua.
“Kesimpulannya untuk menjatuhkan kebijakan harus menyentuh aspek yang menyeluruh, utuh, dan menyatu,” kata Rio.