Lakukan Verifikasi Parpol, Mendagri: Tak Ada Dana Tambahan untuk KPU

Thahjo Kumolo mengatakan berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja pada hari Selasa (16/1) lalu, Thahjo menyerahkan segala keputusan kepada KPU apakah akan melaksanakan kesimpulan Rapat Kerja tersebut atau tidak.

Pada rapat Selasa itu disimpulkan bahwa tidak akan ada Perppu dan revisi UU Pemilu, namun PKPU lah yang harus menyesuaikan undang-undang. 

"Soal KPU melaksanakan kesimpulan antara Pemerintah dan DPR atau tidak, atau ada variasi-variasi lain sepanjang tetap dalam koridor UU termasuk putusan MK, ya silahkan," ujarnya.

Thahjo juga mengatakan KPU harus bisa menyiasati permasalahan ini tanpa melanggar undang-undang yang ada.

"KPU saya kira bisa menyiasati tanpa melanggar UU. Tanpa mengubah UU. Tidak melanggar putusan MK yang final dan mengikat," jelas Thahjo.

Thahjo melanjutkan, KPU juga jangan memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, karena Pemerintah tidak menyetujuinya.

Menteri Tjahjo juga berharap tidak akan ada tenggang waktu dalam verifikasi partai politik, karena akan menganggu tahapan pemilu selanjutnya.

"Tahap-tahapnya terganggu. Makanya perlu perubahan PKPU, yang dikonsultasikan dengan Komisi II," kata Thahjo.

Meski begitu, Thahjo tetap percaya KPU akan menemukan jalan keluar tanpa melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

"Kalau mengubah waktu satu hari, ya mengubah undang-undang, mengubah PKPU. Makanya saya percayalah," tambahnya.