Eros Djarot: Uang dan Kekuasaan Kini Tentukan Politik Indonesia
- Eros Djarot menilai uang dan kekuasaan semakin menentukan politik Indonesia serta mengurangi pengaruh masyarakat.
- Ia menekankan demonstrasi dan kritik masyarakat sipil tidak seharusnya langsung dicurigai sebagai permainan politik.
- Eros menyerukan konsolidasi masyarakat sipil, peran intelektual, gerakan akar rumput, dan harapan untuk memperbaiki demokrasi.
Jakarta, IDN Times - Demokrasi Indonesia tengah menghadapi persoalan serius. Budayawan Eros Djarot melihat politik semakin ditentukan oleh kekuatan uang dan kekuasaan, sementara suara masyarakat semakin kehilangan ruang untuk memengaruhi arah politik dan pemerintahan.
Menurut Eros, kondisi tersebut membuat demokrasi tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kekuasaan politik, menurut dia, semakin mudah dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses terhadap pusat kekuasaan.
“Uang dan kekuasaan itu sekarang menentukan politik kita,” kata Eros dalam program Real Talk with Uni Lubis di IDN Times, Rabu (2/9/2026).
Eros bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai akhir demokrasipOLI. Ia menilai persoalan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pemilu, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan setelah pemimpin terpilih.
Menurut dia, demokrasi akan kehilangan makna apabila masyarakat hanya dilibatkan ketika memberikan suara dalam pemilu, sementara keputusan politik setelahnya lebih banyak ditentukan oleh elite dan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi.
1. Eros soroti politik yang dikendalikan uang
Ilustrasi Politik Uang. (IDN Times/Dicky) Eros melihat uang dan kekuasaan sebagai dua faktor yang semakin menentukan kehidupan politik Indonesia. Menurutnya, kelompok yang memiliki modal dan akses terhadap kekuasaan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memengaruhi proses politik.
Kondisi itu, menurut Eros, menciptakan ketimpangan. Secara formal masyarakat memiliki hak politik yang sama, tetapi pengaruh terhadap keputusan politik tidak selalu setara.
Ia menilai kekuatan finansial dapat menentukan siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan siapa yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan.
“Ini sudah the end of democracy (akhir dari demokrasi),” ujar Eros.
Bagi Eros, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada prosedur elektoral. Demokrasi juga membutuhkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah serta ruang yang cukup bagi kritik dan perbedaan pendapat.
Ia khawatir konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu membuat institusi demokrasi hanya menjalankan fungsi formal. Secara kelembagaan demokrasi tetap ada, tetapi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan semakin lemah.
Menurut Eros, persoalan tersebut juga berkaitan dengan menguatnya oligarki. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan politik dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan berisiko lebih dominan dibandingkan kepentingan publik. Karena itu, Eros menilai masyarakat perlu terus mempertanyakan siapa yang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap keputusan politik dan untuk kepentingan siapa keputusan tersebut dibuat.
2. Kritik anggapan demonstrasi selalu diarahkan tokoh politik tertentu
Situasi terkini di depan Gedung DPR RI jelang aksi demonstrasi 27 Agustus 2026. (IDN Times/Sandy Firdaus) Di tengah kondisi tersebut, Eros menilai masyarakat sipil memiliki peran penting untuk menjaga demokrasi. Ia menyoroti munculnya berbagai aksi protes masyarakat, termasuk demonstrasi yang melibatkan anak muda.
Menurut Eros, tidak setiap gerakan anak muda yang turun ke jalan dapat langsung dianggap sebagai gerakan yang diarahkan oleh tokoh politik tertentu. Ia menilai anggapan semacam itu justru dapat mengabaikan keresahan yang menjadi alasan masyarakat melakukan aksi.
Eros mengatakan kemunculan protes dapat menjadi bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kondisi negara. Dalam situasi tertentu, menurutnya, gerakan tersebut bahkan dapat berkembang menjadi civil disobedience atau pembangkangan sipil.
Namun, ia juga mengingatkan, gerakan masyarakat harus memiliki arah yang jelas. Demonstrasi tidak cukup hanya membawa tuntutan yang bersifat normatif atau sektoral.
Menurut Eros, masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi agar berbagai keresahan yang muncul dapat diarahkan menjadi gerakan yang lebih besar dan memiliki tujuan kebangsaan. Ia menilai gerakan sosial seharusnya tidak berhenti pada penolakan terhadap satu kebijakan. Masyarakat perlu memiliki gagasan yang lebih besar mengenai arah Indonesia dan perubahan seperti apa yang ingin diwujudkan.
Eros juga mengingatkan, kerusakan dalam kehidupan sosial dan politik tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Menurut dia, ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada, negara harus memperhatikan akar persoalan yang memicu keresahan tersebut.
Karena itu, ia meminta agar suara anak muda dan masyarakat sipil tidak buru-buru dicurigai sebagai bagian dari permainan politik. Menurutnya, kritik dari masyarakat justru dapat menjadi mekanisme untuk mengingatkan kekuasaan.
3. Eros serukan konsolidasi dan harapan
potret demonstrasi untuk penguasa negeri (pexels.com/Sunan Kasurjaga) Eros juga menyerukan agar kalangan intelektual mengambil peran lebih besar dalam menjaga kehidupan demokrasi. Menurutnya, para profesor dan akademisi seharusnya berani mempertanyakan lebih banyak persoalan, bukan hanya berkutat pada satu isu.
Ia menilai intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik dan menawarkan gagasan ketika kehidupan berbangsa menghadapi persoalan. Kritik tersebut, menurut Eros, tidak seharusnya dibatasi oleh kepentingan politik tertentu.
Masyarakat sipil juga perlu membangun konsolidasi yang lebih luas. Bagi Eros, perubahan tidak selalu harus dimulai dari pusat kekuasaan atau kota-kota besar.
Ia justru melihat potensi perubahan dari masyarakat di tingkat akar rumput. Eros menggambarkan gagasan tersebut dengan istilah desa mengepung kota, yakni kekuatan perubahan yang tumbuh dari desa dan masyarakat bawah kemudian memberikan tekanan terhadap pusat kekuasaan.
Menurut Eros, masyarakat tidak boleh menyerahkan seluruh masa depan bangsa kepada elite politik. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk menentukan sendiri arah yang ingin dituju.
Meski mengkritik kondisi demokrasi, Eros tetap menekankan pentingnya harapan. Menurutnya, situasi sulit tidak boleh membuat masyarakat menyerah terhadap kemungkinan terjadinya perubahan.
“Yang sekarang ini, yang mahal ini harapan,” ujar Eros.
Bagi Eros, harapan menjadi modal penting untuk mempertahankan keberanian masyarakat dalam menghadapi kekuasaan. Dengan konsolidasi masyarakat sipil, keberanian kaum intelektual, dan gerakan dari akar rumput, ia melihat masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia.
Karena itu, Eros mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik. Demokrasi, menurutnya, membutuhkan warga yang aktif mengawasi, mengkritik, dan ikut menentukan arah masa depan bangsa.
