Langgar Ganjil Genap, Anggota DPRD DKI dari PSI Ini Malah Tegur Polisi

12 Agu 2021, 14:02 WIB

Ilustrasi ganjil-genap Jakarta (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Aggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi, terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia melanggar aturan ganjil genap yang diberlakukan di masa perpanjangan PPKM Level 4.

Dia mengaku hendak bertugas dan tak diperkenankan lewat. Namun bukannya mematuhi aturan, ia malah menegur polisi. Adu mulut pun akhirnya terjadi.

Viani mengatakan kendaraannya biasa boleh lewat karena berkaitan dengan tugas pemerintahan.

"Selama ini mobil saya boleh loh," kata Viani, Kamis (12/8/2021).

"Tidak boleh karena ganjil-genap. Kalau sekarang pakai surat tugas, boleh, sekarang sudah tidak berlaku," ujar polisi.

1. Viani mengaku dia yang buat aturan

Anggota fraksi PSI, Viani Limardi (Dok. IDN Times/PSI Jakarta)

Viani mengakui aturan selama pemberlakuan PPKM kerap berganti. Ia pun akan memprotes aturan ganjil genap saat ini, sebab Viani merasa dirinya yang ikut membuat aturan.

"Oke nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," ujarnya.

2. DPW PSI beri teguran ke Viani

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengaku sudah memberikan teguran keras kepada Viani. Ia pun memastikan kejadian serupa tak akan terulang.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

Dia juga turut meminta maaf atas kejadian tersebut dan memberi apresiasi pada petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI yang bertugas.

“Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan,” tambah Michael.

3. Perbedaan pendapat bisa disampaikan di forum

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Dia mengatakan, jika ada perbedaan pendapat soal aturan, selayaknya disampaikan dan diupayakan di dalam forum pengambilan kebijakan.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, kedelapan anggota legislatif yang ada dalam Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran atau pun sanksi dari partai.

“Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan,” kata dia.