Legislator Gerindra: RUU Reforma Agraria Harus Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat

Azis menyampaikan pandangan tersebut setelah DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul DPR. Ia menilai, pengalaman selama ini menunjukkan pemberian atau legalisasi tanah belum tentu mengubah keadaan ekonomi petani apabila tidak diikuti pemberdayaan.

Petani bisa mempunyai lahan tetapi tetap menghadapi persoalan modal. Ketika produksi meningkat, mereka belum tentu mempunyai kepastian pembeli. Sementara keuntungan terbesar sering berada pada mata rantai pengolahan dan distribusi.

"Jadi pertanyaannya bukan hanya siapa mendapat tanah, tetapi setelah mendapat tanah dia memproduksi apa, siapa yang membiayai, siapa yang membeli dan siapa yang menikmati nilai tambahnya," ujar Azis.

Karena itu, ia mendorong kawasan reforma agraria diintegrasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hilirisasi pertanian.

Menurut Azis, MBG mempunyai potensi menjadi pasar dalam skala besar bagi produksi pangan lokal, karena membutuhkan pasokan bahan pangan secara reguler di berbagai daerah.

Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM sekitar, ia menilai dampak anggaran MBG dapat meluas dari perbaikan gizi menjadi penguatan perekonomian lokal.

"MBG memenuhi kebutuhan gizi, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan kepastian permintaan bagi produsen pangan. Dua manfaat ini harus disambungkan," katanya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, lanjut Azis, dapat menjadi kelembagaan yang menghimpun produksi masyarakat agar mempunyai skala, kualitas dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan pasar.

Koperasi juga dapat menangani pembiayaan, pergudangan, transportasi, pengolahan hingga pemasaran sehingga petani tidak menghadapi pasar seorang diri.

Azis juga meminta agenda hilirisasi pertanian memastikan produsen memperoleh bagian dari peningkatan nilai tambah.

Menurut Azis, membangun fasilitas pengolahan di sentra produksi belum cukup, jika petani tetap berada di ujung rantai sebagai pemasok bahan mentah murah.

Ia mengusulkan setiap kawasan prioritas reforma agraria dilengkapi dengan rencana ekonomi wilayah. Azis menekankan, sebelum atau bersamaan dengan distribusi tanah, pemerintah perlu memetakan komoditas yang akan dikembangkan, kebutuhan pembiayaan, kelembagaan produsen, calon pembeli, sarana pergudangan, infrastruktur, hingga fasilitas pengolahan.

"Reforma agraria memastikan rakyat mempunyai basis produksi. Koperasi mengorganisasi kekuatan ekonominya. MBG menghadirkan permintaan. Hilirisasi mempertahankan nilai tambah di daerah. Kalau mata rantai ini tersambung, reforma agraria bisa menjadi fondasi ekonomi rakyat," pungkas Azis.