Jakarta, IDN Times -- Menko Polhukam Mahfud MD menilai putusan hakim pengadilan Jakarta Pusat yang memberikan vonis hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliar kepada Surya Darmadi atas kasus korupsi pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Mahfud mengatakan hakim sudah memberikan vonis yang setimpal kepada Surya Darmadi. Putusan itu juga disebut menggembirakan masyarakat.
Mahfud MD mengatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap Surya Darmadi sudah setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.
"Menurut kami sangat setimpal dan hakim bisa memahami dan menghayati apa kebutuhan negara kita ini di dalam penegakan hukum," ujar Mahfud dalam pernyataannya, Rabu (1/3/2023).
Mahfud juga menilai dijatuhkannya vonis tambahan berupa keharusan mengembalikan uang sekitar Rp42 triliun kepada negara cukup menggembirakan. Sebabnya, Surya Darmadi dinilai tak hanya merugikan negara tapi juga merugikan perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun.
"Kami dengan hormat sebesar-besarnya kepada pengadilan Jakpus," ujarnya.
Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ia juga wajib membayar uang pengganti dan pengganti kerugian perekonomian negara hingga Rp39,7 triliun.
"Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa Rp2.238.274.248.234 (Rp2,2 triliun) dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 (Rp39,7 triliun)," ujar Hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).
Surya Darmadi harus membayar uang pengganti itu dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, Jaksa bisa menyita harta benda Surya Darmadi untuk dilelang.