Marak Kepala Daerah Kena OTT, Anggota DPR: Evaluasi Seleksi Pemimpin
- Pejabat harus lebih hati-hati menjalankan tugas
- Biaya politik tinggi bukan satu-satunya faktor mendorong korupsi
- Wacana pilkada dipilih DPRD masih dikaji
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua bulan terakhir ini.
Menurut Doli, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi kepemimpinan, khususnya di tingkat daerah. Integritas calon kepala daerah harus menjadi faktor utama, bagaimana menjalankan semua kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan hingga komitmen tidak melanggar hukum.
"Menurut saya kita harus mengevaluasi total tentang seleksi pemimpin-pemimpin kita ini," kata Doli kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
1. Pejabat harus lebih hati-hati menjalankan tugas
Doli menilai, seharusnya para pejabat bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Kepala daerah harus memiliki kesadaran penuh bahwa penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada masyarakat.
"Saya kira memang harusnya, buat kita semua harus lebih berhati-hati dengan adanya kasus-kasus ini kan harusnya membuat kita semakin hati-hati, bukan semakin suka-suka, bukan semakin bebas-bebas saja, jadi harus betul-betul alert, harus betul-betul mawas diri ya kan," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.
2. Biaya politik tinggi bukan satu-satunya faktor mendorong korupsi
Doli turut mengatakan, tingginya biaya politik sebagai pemicu tindak pidana korupsi, saat ini masih dalam kajian mendalam. Dia menilai, biaya politik yang tinggi bukan menjadi satu-satunya seseorang mau melakukan tindak pidana korupsi.
"Kadang-kadang gini, karena korupsi itu kan kadang-kadang juga terjadi karena memang ada sifat greedy juga di dalam diri manusia gitu, yang gak pernah cukup gitu kan," ujarnya.
3. Wacana pilkada dipilih DPRD masih dikaji
Doli menambahkan, wacana pilkada dipilih oleh DPRD untuk menekan biaya politik, masih dalam tahap pembahasan. Ia menilai, perlu penelitian serius mengenai efektivitas model pemilihan tersebut.
"Ini yang sekarang juga kita sedang kaji ya kan, apakah kalau kemudian nanti ada alternatif, ya kembali ke DPRD itu akan membuat biayanya lebih murah atau tidak, nah itu yang sekarang kita sedang kaji sangat mendalam gitu," imbuh dia.
Sebagai informasi, dalam dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Mereka di antaranya, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.
