Petinggi Hamas Tolak Pasukan Internasional Masuk Gaza Termasuk TNI
- Hamas menolak pasukan internasional menggantikan tentara Israel di Jalur Gaza
- Pasukan internasional termasuk TNI hanya bisa jaga perbatasan Gaza dari pendudukan Israel
- Israel resmi masuk Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump
Jakarta, IDN Times - Petinggi Hamas, Osama Hamdan, mengkritik keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamdan menyebut, langkah tersebut sebagai 'lelucon pada era ini.'
Ini lantaran Netanyahu sendiri tengah dicari oleh Mahkamah Internasional. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Al Jazeera, Hamdan menegaskan, Hamas tidak pernah menerima draf maupun tawaran resmi dari mediator terkait pengaturan senjata perlawanan.
1. Hamas tolak pasukan internasional menggantikan tentara Israel di Jalur Gaza
Mengutip program siaran Al Jazeera, Middle East Monitor (MEMO) menuliskan, Hamdan menegaskan, rakyat Palestina menolak segala bentuk perwalian eksternal yang berpotensi mengatur urusan internal mereka. Menurut Hamdan, pasukan internasional tidak dapat diterima jika bertujuan menggantikan tentara Israel di Jalur Gaza.
"Hamdan menekankan bahwa rakyat Palestina menolak segala bentuk perwalian eksternal dan tidak dapat menerima pasukan internasional yang menggantikan tentara Israel di dalam Jalur Gaza," tulis Middle East Monitor (MEMO) berdasarkan pernyataan Hamdan dalam siaran Al Jazeera Mubasher.
Hamdan menegaskan, Hamas tidak memiliki rencana untuk membekukan senjata. Dia menyebut, Hamas menganggap perlawanan tetap sah selama pendudukan Israel masih berlangsung.
2. Pasukan internasional termasuk TNI hanya bisa jaga perbatasan Gaza dari pendudukan Israel
Hamdan juga merespons soal pasukan internasional dari Indonesia. Hamdan menegaskan, jika pasukan stabilisasi internasional dibentuk, maka tugasnya harus fokus mencegah serangan terhadap rakyat Palestina.
"Hamas telah menghubungi Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan posisi mereka. Ia menegaskan bahwa peran pasukan internasional, termasuk yang diusulkan Indonesia, harus terbatas pada penjagaan perbatasan Gaza untuk memisahkan wilayah tersebut dari pendudukan Israel," tulis laporan Middle East Monitor (MEMO).
Menurut Hamdan, hal ini harus selaras dengan kerangka yang diajukan dalam rencana Trump dan tidak boleh mengintervensi urusan internal Palestina.
3. Israel resmi masuk BoP
Israel resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Hal ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Rabu (11/2/2026), selama kunjungannya ke Washington.
Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan menandatangani resminya keanggotaan di BoP. Setelah bertemu dengan Rubio pada 11 Februari, Netanyahu mengunggah di X bahwa ia menandatangani keanggotaan Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian’. Ia kemudian membahas Iran dengan Trump.
“Bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS @marcorubio di Blair House di Washington. Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota "Dewan Perdamaian." Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat," kata Netanyahu, dikutip dari akun X resminya, Kamis (12/2/2026).
