Jakarta, IDN Times - Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), Agus Jabo Priyono, merepons putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).
Agus Jabo menilai putusan tersebut membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan KPU terhadap Partai Prima, dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
"Kebenaran telah menemukan jalannya," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (2/3/2023).
Agus Jabo menjelaskan alasan Partai Prima melayangkan gugatan terhadap KPU. Dia mengatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan hak Prima sebagai peserta Pemilu 2024 yang memiliki hak untuk dipilih.
Sebab, kata Agus Jabo, dalam tahapan verifikasi administrasi, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga dinyata tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.
"Padahal, keanggotaan Prima telah memenuhi syarat," ujar dia.
Prima sebelumnya telah membawa gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan Partai Prima.
Hal tersebut, menurut Agus Jabo, terjadi akibat KPU yang membatasi hak politik Partai Prima sehingga tidak memiliki legal standing di PTUN.
"Karena gugatan tidak diterima oleh PTUN, kami selanjutnya menuntut keadilan atas hak politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai warga negara, kami memiliki hak untuk ikut menjadi peserta pemilu dan hak untuk dipilih. Prima menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melanggar hukum dan mengebiri hak politik rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KPU Hasyim Asyari telah merespons putusan PN Jakpus yang mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima. Terhadap putusan tersebut, Hasyim mengatakan, lembaganya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
Namun pihaknya masih menunggu salinan resmi amar putusan PN Jakpus kepada KPU. Setelah salinan resmi itu diberikan, KPU memastikan akan mengajukan banding.
Selain itu, KPU juga menolak menghentikan tahapan Pemilu 2024 hingga 2025. Hasyim menegaskan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berlanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.
Hasyim juga menyinggung ketentuan tersebut yang memiliki kepastian hukum mengikat dan masih berlaku.
"Dengan demikian jika kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum. Perlu kami tegaskan KPU akan tetap melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024," tuturnya.