Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Pesan kuat ini disampaikan Tito usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).
Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah berkomitmen melakukan pendampingan secara konsisten. Langkah ini diambil untuk mengingatkan para pemimpin daerah agar tak melenceng dari aturan.
Rakor ini digelar lewat kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyikapi maraknya kasus hukum pejabat daerah.
"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya," katanya.
Tito menegaskan, pembenahan sistem pengawasan dan pembinaan terus diperketat demi menutup celah korupsi. Namun, benteng terkuat pada akhirnya ada pada moralitas masing-masing individu.
Menurutnya, para kepala daerah merupakan figur matang yang terpilih lewat proses politik panjang sehingga tidak mungkin diawasi tanpa henti setiap detik.
"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," bebernya.
Tito meminta seluruh kepala daerah memegang teguh nilai antikorupsi dan membentengi diri dari godaan tindak pidana. Ia mengingatkan bahwa modus-modus kejahatan anggaran kini sudah terpeta dengan jelas oleh aparat penegak hukum.
Mendagri berharap para pemimpin daerah fokus membenahi tata kelola internal daripada nekat melakukan pelanggaran hukum.
"Memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu aparat penegak hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada (integritas) masing-masing," terangnya.