Mengapa KPK Tidak Mencegah Nusron Wahid ke Luar Negeri?

KPK memastikan Nusron Wahid akan dipanggil lagi setelah dua kali mangkir. Namun, jadwalnya belum diungkapkan ke publik.

"Tentu nanti jika sudah ada jadwalnya, kami akan sampaikan kepada publik karena memang sebagai salah satu komitmen KPK untuk transparan terkait proses hukum yang sedang berjalan," kata Budi.

Nusron Wahid telah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Pada panggilan pertama, Nusron beralasan sudah ada agenda kementerian yang terjadwal.

Kemudian, dia kembali mangkir ketika penjadwalan ulang pemeriksanya. Imigrasi menyebut politikus Golkar itu sempat ke Malaysia dan Singapura, sedangkan KPK mengatakan Nusron tengah melakukan perjalanan dinas.

Nusron pun terlihat sudah kembali dan mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;

Kemudian, ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.

KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan Nusron Wahid agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.