Menhaj Beberkan Capaian Dua Tahun Prabowo-Gibran soal Layanan Jemaah Haji

Salah satu landasan pembenahan tersebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sekaligus penataan pengelolaan penyelenggaraan ibadah.

“Urusan haji ini adalah amanah besar. Karena itu, setiap kebijakan harus berangkat dari kepentingan jemaah. Kita ingin penyelenggaraan haji semakin tertib, semakin transparan, dan semakin baik kualitas pelayanannya,” kata Irfan.

Dalam hal pemerataan kesempatan berhaji, pemerintah menata distribusi kuota antarprovinsi dengan mempertimbangkan masa tunggu jemaah. Berdasarkan data transformasi yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah, masa tunggu yang sebelumnya dapat mencapai 49 tahun diarahkan menjadi lebih merata, dengan angka sekitar 26 tahun. Pemerintah juga menambah kuota jemaah haji reguler melalui penyesuaian rasio kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta pembimbing haji dalam negeri (PHD).

“Jemaah harus menjadi pusat dari setiap kebijakan. Kita tidak hanya berbicara tentang berapa banyak orang yang bisa berangkat, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan pelayanan yang layak, pendampingan yang baik, dan kesempatan menjalankan ibadah dengan aman,” ujar dia.

Pembenahan turut menyasar aspek pembiayaan melalui efisiensi pengadaan dan perencanaan layanan. Kementerian Haji dan Umrah mencatat penurunan biaya haji sebesar Rp9,4 juta dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, untuk penyelenggaraan Haji 2027, terdapat angka bantuan pemerintah sebesar Rp3,2 juta bagi setiap jemaah sebagaimana tercantum dalam bahan paparan kementerian.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru kita harus mencari cara agar setiap biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, dengan pengelolaan yang hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Irfan.

Pemerintah juga memperluas fasilitas keberangkatan dan layanan bagi jemaah. Dalam paparan capaian tersebut, layanan fast track disebut telah menjangkau enam embarkasi, disertai penambahan tiga embarkasi baru, yakni Yogyakarta, Banten, dan Dhoho sehingga totalnya menjadi 17 embarkasi. Selain itu, pemerintah menginisiasi pengembangan Kampung Haji serta fasilitas embarkasi berbasis hotel. Penguatan layanan turut dilakukan melalui distribusi dan aktivasi kartu Nusuk untuk mendukung kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.

Dari sisi sumber daya manusia, petugas haji mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama 30 hari yang meliputi kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, fikih haji, serta bahasa Arab. Seleksi petugas juga menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dengan keterlibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan jemaah dalam berbagai situasi, termasuk ketika jemaah menghadapi kesulitan. Karena itu, kompetensi, kedisiplinan, dan integritas harus menjadi bagian utama dalam proses seleksi maupun pelatihan,” ujar Irfan.

Pada aspek pengawasan, pemerintah mengintegrasikan data jemaah dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan identitas kependudukan untuk meningkatkan akurasi data. Kementerian juga memperkuat pengawasan melalui satuan tugas pencegahan dan penegakan hukum yang melibatkan unsur kementerian, kepolisian, serta kejaksaan. Saluran pengaduan haji dan umrah di nomor 0811 888 5888 disediakan selama 24 jam setiap hari.

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tindakan nyata. Tidak boleh ada ruang bagi pungutan liar, manipulasi, atau praktik yang merugikan jemaah. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan. Integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus terlihat dalam setiap proses pelayanan,” kata dia.

Irfan menegaskan, pembenahan penyelenggaraan haji dan umrah perlu terus dilanjutkan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Perubahan regulasi, efisiensi pembiayaan, peningkatan kompetensi petugas, dan penguatan pengawasan harus berjalan beriringan untuk menjamin layanan yang lebih tertib serta transparan.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji dan umrah bukan hanya banyaknya program yang kita jalankan. Ukurannya adalah apakah jemaah merasa terlindungi, apakah pelayanan semakin baik, dan apakah amanah yang diberikan masyarakat benar-benar kita tunaikan. Itu yang harus terus kita jaga dan perbaiki,” ucap dia.