Menko PMK: Wilayah Pantai Sumbang Kemiskinan 50 Persen
Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan, wilayah pantai dan nelayan merupakan kawasan penyumbang kemiskinan yang cukup tinggi. Mengenai hal ini, pemerintah juga melakukan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Kenapa Menko PMK yang koordinasikan masalah nelayan? Karena ini intinya, masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Wilayah-wilayah pantai menyumbang kemiskinan rata-rata di atas 50 persen,” kata Menko PMK di Kantor Kemenko PMK, dikutip Kamis (1/2/2024).
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Pelabuhan Nusantara beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Pemda Provinsi Jawa Timur, Pemda Kabupaten Lamongan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan perwakilan Kementerian lainnya, menjawab beberapa persoalan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Paciran.
Pemerintah mengupayakan peningkatan operasional para nelayan, menjaga kualitas ikan hasil tangkapan dan mengeruk lumpur sedimentasi di kolam tambat labuh pelabuhan perikanan
1. Peningkatan operasional kerja nelayan
Pemerintah berupaya meningkatkan operasional kerja dan kualitas tangkapan nelayan dengan mengadakan penambahan ketersediaan cold storage dan pabrik es di kawasan Brondong dan Paciran.
Berdasarkan paparan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Sakti Wahyu Trenggono, saat ini terdapat 600 ton kapasitas cold storage dan 100 ton pabrik es di kawasan tersebut.
“Mohon Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera mengevaluasi, membangun, dan menambah ketersediaan cold storage di kawasan pelabuhan. Prioritaskan juga pembangunan pabrik es,” ujar Menko PMK.
2. Penggunaan cantrang kurang ramah lingkungan
Diketahui, penggunaan cantrang oleh nelayan saat menangkap ikan juga masih banyak dilakukan di Pelabuhan Brondong.
Meski begitu Pemprov Jawa Timur sudah melakukan sosialisasi tentang dampak buruk cantrang yang kurang ramah lingkungan dan mengurangi kualitas tangkapan ikan. Namun, masih ditemukan 5 kapal sitaan nelayan yang melanggar dan masuk persidangan.
3. Pengerukan sedimentasi lumpur di dermaga pelabuhan
Pada tahun 2021–2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) juga telah membangun Break Water di Kecamatan Brondong.
Pembangunan ini dimaksudkan untuk mengurangi 70 persen gelombang menuju pelabuhan. Hal ini dapat membantu nelayan bongkar muat serta mencegah sedimentasi pelabuhan.
Penanganan pengerukan lumpur sedimentasi di kolam tambat labuh dan Kali Asinan Brondong juga akan dilakukan dengan upaya percepatan dan secara bergotong-royong antara Menteri Perhubungan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan Pemda Kabupaten Lamongan.
Saat ini Kementerian PUPR telah melangsungkan proses pengerukan dan mengarahkan Balai Besar Wilayah Sungai setempat untuk melakukan normalisasi sepanjang 6.355 m di Kali Asinan Brondong.
“Saya minta Pelindo untuk tetap turut serta dalam upaya revitalisasi, saya mohon Bapak Menteri Perhubungan untuk mengkoordinir peran para stakeholder sehingga pengerukan dapat diselesaikan,” kata Menteri KKP.
4. Edukasi sampah dan penanganan kekumuhan di lingkungan nelayan
Merujuk Kampung Nelayan Modern di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, kawasan Brondong juga dapat dijadikan sebagai salah satu pilot project untuk pembuatan Inpres yang melibatkan multisektor terkait penanganan kekumuhan di lingkungan nelayan.
Selain itu, Menko PMK meminta Bupati Lamongan secara serius melakukan edukasi pembuangan sampah pada tempatnya agar tidak kembali terjadi sedimentasi.
Termasuk untuk memperhatikan status pekerjaan para istri nelayan di KTP menjadi nelayan agar dapat membantu akses permodalan. (Iglo Montana)
