Menpan RB Sebut Kuota CPNS 2021 Masih Dibahas dengan BKN
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 masih dibahas. Termasuk kuota dan formasi yang akan dibuka.
"Kuota (masih) dibahas bersama dengan BKN," ungkap Tjahjo singkat kepada IDN Times, Selasa (19/1/2021).
Meski begitu, Tjahjo belum menyebutkan kapan pembukaan CPNS 2021 akan dilakukan.
1. BKN masih menunggu keputusan Kemenpan RB
Hal senada juga diutarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, mengaku belum bisa memastikan kapan pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka.
BKN juga tidak dapat mengungkap kuota CPNS 2021. Paryono mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB.
"Nanti setelah formasi keluar pelaksanaan seleksi baru BKN," kata Paryono saat dihubungi terpisah, Selasa.
2. Ada kementerian yang tidak buka formasi CPNS pada 2021
Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, pembukaan CPNS 2021 akan disesuaikan dengan kebutuhan kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan dengan dampak pandemik virus corona.
Penyataan tersebut diutarakan Tjahjo dalam rapat bersama Komisi II DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Senin (18/1/2021).
"Pada 2021 banyak kementerian yang tidak merekrut (CPNS) baru. Termasuk yang pensiun 100 penerimaannya tidak harus 100, mungkin bisa 25 atau 50 karena dengan berbagai model inovasi-inovasi," ungkapnya.
3. Prioritaskan CPNS 2021 untuk tenaga medis dan guru
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru pada seleksi CPNS 2021. Hal tersebut untuk mendukung program pembangunan nasional.
Untuk tenaga guru, Tjahjo akan menyiapkan kuota satu juta pada CPNS 2021.
“Rapat kami antara PAN-RB, BKN, Mendagri, Menkeu, Mendikbud selesai untuk pengadaan satu juta tenaga guru,” kata Tjahjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
