Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, kepada distributor maupun pelaku usaha beras untuk tidak melakukan penimbunan beras.
Terlebih lagi kondisi saat ini Indonesia tengah mengalami kenaikan harga, sehingga Pemerintah melakukan impor beras khusus dari Thailand dan Vietnam sebanyak 500 ribu Ton.
"Saya peringatkan kepada seluruh distributor, pedagang hingga pelaku usaha beras untuk tidak melakukan penimbunan. Import beras yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, bersifat sementara guna menstabilkan harga saja," kata Enggartiasto disela-sela menggelar silahturahmi bersama awak media di Gedung Kementerian Perdagangan, Jumat (12/1) siang.
Hal yang sama juga ia lakukan untuk komoditi bawang putih beberapa waktu lalu. Saat itu, banyak pedagang yang melakukan penimbunan sehingga harganya mencapai Rp100 ribu per kilogram.
"Setelah saya buat regulasi, kini harganya di pasar induk Rp15 ribu dan tidak lebih dari Rp22 ribu di pasar eceran," jelasnya.
Menjawab pertanyaan awak media terkait apakah dibukanya keran impor beras jenis khusus tersebut, menggunakan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dengan tegas Enggartiasto mengatakan tidak.
"Tidak ada itu (gunakan dana APBN), saya pastikan itu," katanya.
Sebelumnya, Enggartiasto juga menyebutkan keputusannya membuka keran impor beras khusus lebih kepada 'urusan perut' masyarakat Indonesia.
"Saya tidak ingin Indonesia mengalami kekurangan pasokan. Untuk itu, kami akan mengimpor beras khusus atau jenisnya yang tidak ada di sini (Indonesia). Untuk tahap awal akan diimpor 500 ribu ton," kata Enggartiasto.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, tindakan tersebut sengaja dilakukan karena kebutuhan. Dan nantinya, harga beras yang beredar akan dipantau dan dijaga sehingga tetap melindungi produksi beras dari petani dalam negeri.
"Kita kan ada harga patokan. Kalau di atas harga patokan, maka bulog harus menjual. Kita serap dulu baru menjual. Jika turun harga, maka bulog membeli dari petani," jelas JK di sela-sela pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Jumat (12/1).