Minta Jangan Omdo, PDIP Dorong Kadernya Buat Perda Lindungi Rakyat

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Deddy juga menekankan pentingnya kehadiran langsung para legislator di tengah masyarakat. Ia mendorong para anggota dewan untuk aktif melakukan advokasi terhadap isu-isu yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

"Advokasi rakyat, iya dong, datangin tuh tempat tambang ramai-ramai. Kan begitu nih, jangan kita diam saja," ucap dia.

Ia mengatakan, Indonesia adalah negara kesatuan yang mengatur pembagian kekayaan nasional secara terpusat untuk dialokasikan ke seluruh daerah.

"Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Meski demikian, kata Deddy, menjadi bagian dari sistem negara kesatuan bukan berarti para wakil rakyat di daerah harus bungkam. Menurutnya, sikap kritis tetap perlu dilakukan, terutama dalam bentuk regulasi yang konkret.

"Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan," kata dia.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan terhadap warisan pengetahuan tradisional masyarakat Kalimantan, termasuk pelestarian kampung adat, tumbuhan lokal, hingga sistem pengobatan berbasis herbal yang telah dikenal turun-temurun.

"Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Deddy menekankan tugas anggota DPRD tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta para kader PDIP untuk bekerja dengan serius dan menghasilkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

"Tolonglah konkret. Karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain," ucap dia.