MK Diminta Segera Putus Uji Materi UU TNI, Militerisme Makin Masif

Perkara tersebut terakhir disidangkan pada 26 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan MK. Pemohon kemudian menyerahkan kesimpulan pada 8 Juni 2026. Koalisi menilai penundaan putusan menjadi problematis karena persoalan yang diuji dinilai semakin nyata.

"Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata, menutup telinga atas proses remiliterisasi atau apa pun namanya, proses militerisasi yang terjadi saat ini dengan menunda-nunda putusan terhadap permohonan kami ini," ujar Adiputra.

Tim advokasi menyebut perluasan kewenangan dan peran TNI di luar fungsi pertahanan berdampak pada perlindungan HAM, prinsip kesamaan di hadapan hukum, serta profesionalisme militer.

Dalam persidangan, pemohon sebelumnya mempersoalkan sejumlah ketentuan UU TNI, termasuk tugas operasi militer selain perang dan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

"Kerugian konstitusional yang menjadi pokok permohonan justru semakin nyata," tulis koalisi dalam rilisnya.

Koalisi juga mengaitkan penundaan putusan dengan menguatnya infrastruktur impunitas bagi prajurit TNI dalam peradilan militer. Mereka meminta MK segera memberikan kepastian melalui putusan perkara tersebut.

"Saya kira Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan supremasi sipil," kata Adiputra.