Jokowi Gelontorkan Bansos Rp24 T, Pengamat: Negara Harus Santuni Warga
Presiden Jokowi saat berbincang santai dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada pertengahan 2022 menggelontorkan dana bantuan sosial (Bansos) Rp24,17 triliun. Pengamat kebijakan publik, Jalaluddin, mengapresiasi besarnya dana bansos tersebut.
"Apa pun itu bantuan Presiden tetap perlu diapresiasi," ujar Jalaluddin, Minggu (22/1/2023).
Baca Juga: Bansos Rp24 T Dinilai Tak Cukup Jaga Daya Beli Kalau Harga BBM Naik
1. Negara harus jadi yang pertama memberi santunan
Presiden Jokowi bagikan BLT BBM di Maluku (dok. Sekretariat Presiden)Jalaluddin mengatakan, negara harus menjadi pihak pertama yang memberikan santunan kepada warganya yang membutuhkan. Selain itu, negara juga harus bisa mengangkat harkat dan martabat rakyatnya.
"Negara harus menjadi lembaga atau orang pertama yang menyantuni dan bahkan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa,” ucap dia.
Baca Juga: Fakta Tol Jagat Kerthi Bali: Telan Dana Rp24 T dan Bisa Dilalui Motor
2. Negara juga harus bisa sediakan lapangan pekerjaan
ilustrasi pencari kerja (jobseeker) (IDN Times/Aditya Pratama)Selain memberikan bantuan sosial, negara juga diminta menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Apabila hal itu bisa terjadi, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
"Kalau presiden mau mengentaskan kemiskinan salah satu caranya buka lapangan pekerjaan yang pro kepada rakyat miskin. Kalau rakyat kita skill-nya lemah atau kurang diajarkan,” ucap dia.
3. Semua pihak harus terlibat dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran
Jokowi bagi-bagi amplop di Pasar Cibinong Bogor, Jawa barat, Selasa (17 Mei 2022) (dok. Sekretariat Presiden)Lebih lanjut, Jalaluddin menerangkan, semua pihak harus terlibat dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran. Masyarakat juga diminta berperan aktif apabila ada penyalahgunaan dalam penyaluran bansos.
"Saya kira perlu jika mempertimbangkan semacam evaluasi berupa riset sejauh mana pengaruh Bansos tetsebut dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat, sehingga nantinya hal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi bansos di kemudian hari,” kata dia.
Berita Terkini Lainnya
