Mutasi Letnan Kunto Arief Wibowo Batal, Dudung Nilai Hal Lazim

06 Mei 2025, 06:01 WIB

Jenderal Dudung Abdurachman ketika masih menjabat sebagai KSAD saat menerima kunjungan KSAD Australia, Letjen Simon Stuart. (Dokumentasi Dispenad)

Intinya sih...

Pembatalan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dianggap hal lazim oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional
Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Forum Punawirawan TNI dinilai kurang tepat oleh Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman mengingatkan agar usulan pemakzulan tidak mengatasnamakan purnawirawan dan menekankan fokus Presiden Prabowo pada kesejahteraan rakyat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi pembatalan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Ia menilai, pembatalan mutasi seperti ini merupakan hal lazim.

Dudung menilai, pembatalan mutasi terhadap Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo itu tidak terkait dengan usulan pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang turut ditandatangani Wakil Presiden Try Sutrisno.

"Lazim dulu pernah juga zaman pak Gatot (Gatot Nurmantyo), pak Hadi (Hadi Tjahjanto) itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis itu kan, AL kemudian pindah jadi Pati Mabesad, itu kan karena salah tulis aja," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

1. Usulan forum purnawirawan ada wadahnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman (dok. KemenPANRB)

Ihwal usulan Forum Punawirawan TNI itu menurut Dudung kurang tepat. Ia menilai, usulan itu semestinya disampaikan ke wadah yang tepat. Misalnya Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan (PPAL), dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU).

Nyatanya, kata dia, ketiga organisasi itu tidak menyampaikan usulan pemakzulan Gibran sebagaimana yang diinginkan Forum Purnawirawan TNI.

"Kalau purn itu ya menurut saya kalau misalnya ada aspirasi ya harusnya disampaikan ke wadahnya, wadahnya ada Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU. Nyatanya Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU juga tidak menyampaikan seperti itu ke presiden," kata dia.

2. Jangan sampai mengatasnamakan purnawirawan

Dudung Abdurachman hadir di kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024). (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Dudung mengingatkan, jangan sampai usulan pemakzulan yang bersifat kepentingan pribadi ini justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal, tidak semua purnawirawan punya pandagan seperti itu.

Ia menilai, Presiden Prabowo saat ini masih fokus bagaimana menyejahterakan rakyat.

"Jangan nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purn, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu," kata dia.

3. Luhut bantah Presiden tegur panglima

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kemenko Perekonomian dan DEN merampungkan deregulasi hal-hal yang menghambat bisnis termasuk di sektor industri untuk masuk ke Indonesia. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buntut polemik penunandaan mutasi ketujuh perwira tinggi, termasuk anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo.

"Enggak ada saya tau itu," ujar Luhut.

Adapun, penundaan mutasi ini dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut.