Mutasi Rawan Intervensi, Anggota Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki
- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menyoroti pembatalan mutasi 7 perwira tinggi TNI
- Mutasinya salah satunya kepada anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo, dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai staf khusus KSAD dan enam perwira tinggi TNI lainnya ikut ditangguhkan
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menyoroti pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI. Dia meminta proses rotasi prajurit tidak dilakukan karena adanya intervensi politik dari pihak luar.
Kang Oleh mengingatkan, petinggi TNI tak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Ia pun cukup kaget mendengar mutasi perwira tinggi dibatalkan hanya selang beberapa hari setelah ditetapkan. Menurutnya, ini tidak lazim dan menimbulkan tanya di tengah masyarakat.
"Akhirnya muncul banyak spekulasi dan anggapan dari masyarakat. Karena nggak biasanya mutasi dibatalkan setelah ditetapkan," kata dia, Jakarta, Senin (5/5/2025).
1. Citra TNI akan menjadi buruk
Kang Oleh menegaskan, mutasi ini dilakukan salah satunya kepada anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. Adapun, mutasi itu dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, peristiwa ini akan memperburuk citra TNI karena banyak masyarakat menduga ada kepentingan politik dalam proses mutasi ini.
"Tentu ini tidak baik untuk TNI. Citra TNI jadi buruk, karena banyak masyarakat yang menduga adanya kepentingan politik dalam proses mutasi," kata dia.
2. Jangan sampai ada intervensi politik
Kang Oleh lantas mengingatkan, jangan sampai ada intervensi politik dari luar dalam proses mutasi. Rotasi prajurit harus betul-betul dilakukan karena kepentingan organisasi TNI, agar kinerja lembaga ini semakin membaik. Jadi, bukan karena permintaan orang lain.
Dia menegaskan prajurit TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda. Secara hirarki, petinggi TNI harus tunduk kepada presiden.
Jadi, petinggi TNI tidak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Yaitu, mengikuti perintah presiden, tapi di sisi lain juga mengikuti keinginan politik pihak lain. Petinggi TNI harus mengetahui siapa yang menjadi atasan mereka.
"Kepentingan politik dari luar jangan sampai merusak TNI. Ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi perwira tinggi TNI," beber Kang Oleh.
Untuk itu, Kang Oleh meminta agar pembatalan mutasi perwira tinggi menjadi pelajaran dan bahan evaluasi agar tidak terjadi persoalan yang sama. Mutasi harus betul-betul dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
3. Mutasi tujuh perwira tinggi TNI ditunda
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tidak hanya menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Ada enam perwira tinggi TNI lainnya yang juga mutasinya ikut ditangguhkan. Hal itu merupakan dampak dari ditundanya mutasi Letjen Kunto. Alhasil, putra dari eks Wapres Try Sutrisno itu tetap di jabatan sebelumnya yakni Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Keterangan itu tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima TNI terbaru Nomor Kep/554.a/IV/2025 pada 30 April 2025. Isi surat keputusan yang diteken oleh Jenderal Agus tersebut mengubah Skep yang juga ia keluarkan pada 29 April 2025.
"Memutuskan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, sebagai berikut, semula tertulis Letjen TNI Kunto Arief Wibowo jabatan lama Pangkogabwilhan I dan jabatan baru sebagai Staf Khusus KSAD; Laksda TNI Hersan jabatan lama Pangkoarmada III dan jabatan baru sebagai Pangkogabwilhan I; Laksda Krisno Utomo jabatan lama Pangkolinlamil dan jabatan baru sebagai Pangkoarmada III; Laksda TNI Rudhi Aviantara jabatan lama Kas Kogabwilhan II dan jabatan baru sebagai Pangkolinlamil; Laksama TNI Phundi Rusbandi jabatan lama Waaskomlek KSAL dan jabatan baru sebagai Kas Kogabwilhan; Laksama TNI Benny Febri jabatan lama Kadiskomlekal dan jabatan baru sebagai Waaskomlek KSAL; serta Laksama TNI Maulana jabatan lama staf khusus KSAL dan jabatan baru sebagai Kadiskomlekal, dan diubah," demikian yang tertulis di Skep baru Panglima TNI dan dikutip pada Jumat (2/5/2025).
Alhasil, gerbong lainnya berisi tujuh perwira tinggi dari tiga matra yang didahulukan untuk dimutasi. Selain itu, 230 perwira tinggi yang dimutasi lewat Skep Nomor 554/IV/2025 tetap dilanjutkan.
Ralat terhadap Skep yang dilakukan jeda satu hari membuat dugaan publik menguat, bahwa mutasi terhadap Letjen Kunto Arief lantaran sang ayah ikut membubuhkan tanda tangan di dalam pernyataan yang dirilis oleh forum purnawirawan TNI pada 17 April 2025 lalu.
