Ombudsman Kritik Penggeledahan Pesantren Putri di Sukoharjo

Ombudsman meminta kepolisian mengevaluasi pelaksanaan penggeledahan dan pemeriksaan di asrama anak perempuan menjelang subuh. Evaluasi tersebut juga diminta mencakup dugaan penodongan senjata serta perlakuan aparat terhadap anak-anak yang berada di lokasi.

Syafrida mengingatkan, tindakan kepolisian harus memperhatikan norma hukum, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia (HAM).

“Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, sopan, etis, dan simpatik, serta melarang sikap arogan dan tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah,” kata dia.

Ombudsman menilai status santriwati sebagai saksi justru menuntut perlindungan lebih. Syafrida mengingatkan, anak saksi berhak mendapatkan pendampingan selama pemeriksaan, sementara saksi juga harus dilindungi dari intimidasi.

“Dibangunkan dini hari oleh aparat bersenjata dapat meninggalkan trauma yang panjang bagi anak, dan hal itu semestinya sudah dipertimbangkan sejak operasi direncanakan,” ujar Syafrida.

Dia juga mengingatkan, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan.

Ombudsman meminta kepolisian menjelaskan kepada publik dasar hukum penggeledahan, status para saksi, serta kaitan pesantren dengan perkara pembakaran warung makan di Kecamatan Grogol. Kepolisian juga diminta mengembalikan barang yang tidak berkaitan dengan perkara, terutama tabungan dan barang pribadi santri.

Syafrida turut mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dan menghindari pernyataan yang menimbulkan kesan bahwa lembaga pendidikan maupun penghuninya bersalah.

“Garis polisi bisa dilepas dalam dua hari, tetapi cap yang telanjur viral jauh lebih sulit dihapus. Kejelasan informasi dan pemulihan nama baik adalah bagian dari tanggung jawab penegak hukum,” kata dia.