Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

OSO Imbau Pemerintah Segera Penuhi Kebutuhan Anggaran Pemda

11 Sep 2026, 23:52 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

OSO Imbau Pemerintah Segera Penuhi Kebutuhan Anggaran Pemda

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Oesman Sapta Odang meminta Pemerintah Pusat segera memenuhi anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah daerah.
Ia menilai penyaluran anggaran daerah sesuai APBN penting karena pusat dan daerah merupakan satu kesatuan.
OSO juga menyoroti dana bagi hasil, anggaran bencana, serta solidaritas antardaerah saat bencana alam.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah anggaran daerah segera disalurkan sesuai APBN?

Vote Now

Jumat (11/9/2026)

OSO meminta Pemerintah Pusat segera memenuhi anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam acara diskusi di Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah anggaran daerah segera disalurkan sesuai APBN?

Vote Now

What?
OSO meminta Pemerintah Pusat segera memenuhi anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah.
Who?
Oesman Sapta Odang, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kepala daerah, dan Presiden Prabowo Subianto.
Where?
Jakarta.
When?
Jumat (11/9/2026).
Why?
Pemangkasan atau tidak tersalurkannya anggaran daerah dinilai berpotensi mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
How?
Dengan menyalurkan anggaran daerah sesuai APBN, membagikan DBH secara proporsional, serta menyiapkan anggaran bencana di kementerian dan lembaga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah anggaran daerah segera disalurkan sesuai APBN?

Vote Now

OSO meminta Pemerintah Pusat memberi uang anggaran untuk pemerintah daerah. Katanya, uang itu sudah ada di APBN dan harus diberikan. Kepala daerah datang ke Jakarta karena mengeluh soal anggaran. OSO juga ingin dana bagi hasil dibagi proporsional dan uang bencana selalu siap dipakai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah anggaran daerah segera disalurkan sesuai APBN?

Vote Now

Penyaluran anggaran daerah sesuai ketentuan dapat menjaga dukungan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perhatian terhadap pembagian dana bagi hasil secara proporsional juga mempertimbangkan perbedaan kemampuan pendanaan daerah. Kesiapan anggaran bencana serta solidaritas antardaerah turut menempatkan kebutuhan masyarakat saat musibah sebagai perhatian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah anggaran daerah segera disalurkan sesuai APBN?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintah pusat segera memenuhi anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah daerah (pemda). Menurut dia, pemangkasan maupun tidak tersalurkannya anggaran daerah berpotensi mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

OSO mengatakan keluhan terkait anggaran menjadi salah satu persoalan yang membuat kepala daerah berbondong-bondong mendatangi Jakarta. Karena itu, dia meminta persoalan tersebut segera diatasi pemerintah pusat.

"Keluhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat antara lain tentang anggaran daerah, yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN yang sudah disetujui untuk daerah. Sehingga daerah merasa kecewa, kemudian para kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta. Hal ini harus segera diatasi," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

1. Anggaran daerah wajib diberikan

Oso pidato keras saat buka Bimteknas di Pontianak. (IDN Times/istimewa).

OSO menegaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Ia merujuk Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas provinsi, serta kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah.

"Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerah," ucapnya.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (IDN Times/Azis Zulkhairil)

Mantan Wakil Ketua MPR itu menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, anggaran untuk daerah yang telah ditetapkan dalam APBN harus disalurkan sesuai ketentuan.

"Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN. Jadi, anggaran daerah itu wajib diberikan kepada daerah," tegas OSO.

Menurut OSO, terganggunya penyaluran anggaran berpotensi memicu persoalan di daerah, termasuk menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Soroti dana bagi hasil

Konferensi pers Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain anggaran reguler, OSO turut menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH). Dia menilai pemerintah pusat perlu memastikan pembagian DBH tetap berjalan secara proporsional, mengingat kemampuan pendanaan setiap daerah tidak sama.

"Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar dana bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah dengan jumlah yang proporsional," jelasnya.

OSO juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap anggaran penanganan bencana. Menurut dia, kementerian dan lembaga harus memiliki anggaran yang siap digunakan ketika terjadi bencana alam.

“Anggaran bencana alam harus selalu standby dan menjadi prioritas di seluruh kementerian dan lembaga, tidak boleh ditunda-tunda sedikit pun. Sebab, rakyat percaya pada Pemerintah Pusat. Jangan kecewakan masyarakat daerah yang mengalami musibah," pinta OSO.

Dia mengingatkan keterlambatan bantuan berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat. OSO pun meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran pemerintah bekerja cepat dalam merespons kondisi darurat.

"Usulan saya, sebaiknya jika pembantu Presiden yang lambat membantu masyarakat yang kena bencana alam, sebaiknya diganti saja sama yang responsif," tegasnya.

OSO juga mengusulkan adanya program nasional yang mendorong solidaritas antardaerah ketika suatu wilayah dilanda bencana.

“Kalau satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu meringankan sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa. Untuk daerah, saya akan bersama kalian," tandasnya.