OTT KPK Kasus HGB di BPN Kabupaten Bogor

15 Sep 2026, 09:52 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

OTT KPK Kasus HGB di BPN Kabupaten Bogor

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK mengamankan 17 orang dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor, termasuk seorang dirjen ATR/BPN serta kepala kantor pertanahan Bogor dan Tangerang.
Tim KPK menyita uang rupiah dan valuta asing dalam lebih dari 20 koper, dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah yang masih dihitung.
OTT diduga terkait pengurusan HGB di wilayah Summarecon, Kabupaten Bogor; Fahd A. Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto turut diamankan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Senin (14/9/2026)

KPK melakukan OTT di BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pengurusan HGB. Sebanyak 17 orang diamankan, termasuk seorang dirjen ATR/BPN dan dua kepala kantor pertanahan.

Senin malam

KPK mengonfirmasi penyitaan uang tunai rupiah dan valuta asing dalam lebih dari 20 koper, dengan estimasi mencapai ratusan miliar rupiah. Politisi Fahd A. Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto termasuk pihak yang dibawa ke KPK.

saat ini

Ketujuh belas orang yang diamankan berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor dan menyita uang tunai rupiah serta valuta asing dalam lebih dari 20 koper.
Who?
KPK mengamankan 17 orang, termasuk seorang dirjen Kementerian ATR/BPN, kepala kantor pertanahan Kabupaten Bogor, kepala kantor pertanahan Tangerang, politisi Fahd A. Rafiq, dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto.
Where?
Operasi berlangsung di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Ke-17 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk dimintai keterangan.
When?
OTT dilakukan pada Senin, 14 September 2026. Konfirmasi mengenai operasi dan pihak yang diamankan disampaikan KPK pada Senin malam.
Why?
Operasi dilakukan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, yang disebut berada di area Summarecon.
How?
Tim KPK mengamankan 17 orang serta barang bukti uang tunai dalam koper. Nominalnya masih dihitung, dengan estimasi mencapai ratusan miliar rupiah; peran masing-masing pihak hingga saat ini belum ada kepastian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK menangkap 17 orang di kantor tanah Kabupaten Bogor. Ada pejabat besar, dua kepala kantor tanah, Fahd A. Rafiq, dan Arief Sugiyanto. KPK juga membawa lebih dari 20 koper berisi uang rupiah dan uang asing. Uangnya kira-kira ratusan miliar rupiah. Sekarang mereka diperiksa karena diduga soal urusan hak bangunan tanah di Bogor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penindakan KPK menunjukkan pengawasan terhadap layanan pertanahan tetap berjalan, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan berbagai pihak dan nilai barang bukti yang besar. Pengamanan 17 orang serta bukti uang tunai memberi ruang bagi pemeriksaan yang lebih terarah, sementara perhatian pada proses HGB menegaskan pentingnya pembenahan layanan publik agar lebih murah, cepat, dan mudah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026).

Dia mengatakan, dalam peristiwa operasi senyap itu ada 17 orang yang diamankan, di antaranya seorang Dirjen di Kementerian ATR/BPN dan dua kepala kantor pertanahan.

"Di dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor dan kepala kantah di Tangerang. Serta beberapa pihak lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam.

Dia mengatakan, dalam OTT tersebut tim penyelidik turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus di dalam koper. Jumlah koper mencapai lebih dari 20 buah.

Jumlah nominal uang yang disita dalam operasi senyap itu masih dihitung oleh tim komisi antirasuah.

"Tetapi, estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," kata dia.

Di dalam catatan IDN Times, ini merupakan OTT ke-20 yang dilakukan sepanjang 2026.

1. OTT diduga terkait proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

Ilustrasi OTT KPK. (IDN Times)

Budi menjelaskan, peristiwa OTT yang dilakukan itu diduga terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Dia memastikan, saat ini 17 orang yang diamankan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

"Total saat ini yang sudah diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini sejumlah 17 orang ya," kata dia.

Ketika ditanyakan area pengurusan HGB dalam kasus ini, Budi menyebut ada di wilayah Summarecon. Namun, saat ditanyakan kembali apakah di antara 17 orang yang diamankan itu ada pihak Summarecon, Budi tak memberikan jawaban tegas.

"Nanti detailnya, akan kami sampaikan ya pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini," ujar dia.

2. Politisi Fahd A Rafiq jadi salah satu pihak yang dibawa ke KPK

Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti)

Budi turut mengonfirmasi dari 17 individu yang diboyong ke Gedung Merah Putih, salah satunya merupakan politisi Fahd A. Rafiq. Namun, Budi belum menyebut peran dari politisi Partai Golkar itu. Dia hanya mengatakan Fahd sudah berada di Gedung KPK.

"Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan (FA)," kata dia.

Selain Fahd, adapula mantan Bupati Kebumen, Arief Sugiyanto yang ikut diboyong. Budi turut membenarkan hal itu.

"Salah satunya itu, pihak yang diamankan," ujar dia.

3. KPK menaruh perhatian pada dugaan korupsi di sektor layanan publik

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan, terkait laporan ICW, tentang dugaan tindak pidana korup pengurusan Sertifikat Halal.

Budi mengatakan, di dalam operasi senyap itu, KPK tidak hanya masuk pada proses hukum. Sebab, OTT kali ini menyangkut sektor yang dekat dengan masyarakat, yaitu dalam pengurusan tanah.

"Itu menjadi salah satu sektor penting di pelayanan publik sehingga pascapenindakan, KPK akan terus mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pemantik untuk perbaikan yang lebih serius ke depannya," tutur dia.

Sebab, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang murah, cepat dan mudah. Dugaan korupsi di sektor pertanahan itu juga mencederai kualitas dari pelayanan publik itu sendiri.