OTT KPK Kasus HGB di BPN Kabupaten Bogor
- KPK mengamankan 17 orang dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor, termasuk seorang dirjen ATR/BPN serta kepala kantor pertanahan Bogor dan Tangerang.
- Tim KPK menyita uang rupiah dan valuta asing dalam lebih dari 20 koper, dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah yang masih dihitung.
- OTT diduga terkait pengurusan HGB di wilayah Summarecon, Kabupaten Bogor; Fahd A. Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto turut diamankan.
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026).
Dia mengatakan, dalam peristiwa operasi senyap itu ada 17 orang yang diamankan, di antaranya seorang Dirjen di Kementerian ATR/BPN dan dua kepala kantor pertanahan.
"Di dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor dan kepala kantah di Tangerang. Serta beberapa pihak lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam.
Dia mengatakan, dalam OTT tersebut tim penyelidik turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus di dalam koper. Jumlah koper mencapai lebih dari 20 buah.
Jumlah nominal uang yang disita dalam operasi senyap itu masih dihitung oleh tim komisi antirasuah.
"Tetapi, estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," kata dia.
Di dalam catatan IDN Times, ini merupakan OTT ke-20 yang dilakukan sepanjang 2026.
1. OTT diduga terkait proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor
Ilustrasi OTT KPK. (IDN Times) Budi menjelaskan, peristiwa OTT yang dilakukan itu diduga terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Dia memastikan, saat ini 17 orang yang diamankan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
"Total saat ini yang sudah diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini sejumlah 17 orang ya," kata dia.
Ketika ditanyakan area pengurusan HGB dalam kasus ini, Budi menyebut ada di wilayah Summarecon. Namun, saat ditanyakan kembali apakah di antara 17 orang yang diamankan itu ada pihak Summarecon, Budi tak memberikan jawaban tegas.
"Nanti detailnya, akan kami sampaikan ya pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini," ujar dia.
2. Politisi Fahd A Rafiq jadi salah satu pihak yang dibawa ke KPK
Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti) Budi turut mengonfirmasi dari 17 individu yang diboyong ke Gedung Merah Putih, salah satunya merupakan politisi Fahd A. Rafiq. Namun, Budi belum menyebut peran dari politisi Partai Golkar itu. Dia hanya mengatakan Fahd sudah berada di Gedung KPK.
"Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan (FA)," kata dia.
Selain Fahd, adapula mantan Bupati Kebumen, Arief Sugiyanto yang ikut diboyong. Budi turut membenarkan hal itu.
"Salah satunya itu, pihak yang diamankan," ujar dia.
3. KPK menaruh perhatian pada dugaan korupsi di sektor layanan publik
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan, terkait laporan ICW, tentang dugaan tindak pidana korup pengurusan Sertifikat Halal. Budi mengatakan, di dalam operasi senyap itu, KPK tidak hanya masuk pada proses hukum. Sebab, OTT kali ini menyangkut sektor yang dekat dengan masyarakat, yaitu dalam pengurusan tanah.
"Itu menjadi salah satu sektor penting di pelayanan publik sehingga pascapenindakan, KPK akan terus mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pemantik untuk perbaikan yang lebih serius ke depannya," tutur dia.
Sebab, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang murah, cepat dan mudah. Dugaan korupsi di sektor pertanahan itu juga mencederai kualitas dari pelayanan publik itu sendiri.
