OTT Kementerian ATR/BPN, KPK Amankan Uang Ratusan Miliar dalam 20 Koper
- KPK mengamankan uang tunai rupiah dan valuta asing dalam OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Barang bukti dikemas dalam boks, kardus, dan sekitar 20 koper, dengan estimasi mencapai ratusan miliar rupiah.
- OTT diduga terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, sementara KPK masih melakukan penyelidikan dan ekspose perkara.
Jakarta, IDN Times - KPK mengamankan uang tunai dalam jumlah besar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Barang bukti tersebut dikemas dalam sekitar 20 koper dan masih dihitung nilai pastinya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, uang tersebut terdiri dari rupiah dan valuta asing.
“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (15/9/2026).
1. Uang dikemas dalam koper hingga kardus
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar) Budi mengatakan, uang tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan, mulai dari boks, kardus hingga koper. Jumlah koper yang diamankan mencapai sekitar 20 buah dalam rangkaian OTT tersebut.
"Saat ini masih proses hitung, tetapi estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” kata dia.
2. OTT berkaitan pengurusan HGB
Jubir KPK Budi Prasetyo. IDN Times/istimewa OTT tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK juga menyebut ada dugaan penerimaan lain yang masih didalami dalam penyelidikan.
“Beda hal. Jadi ini berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dan juga diduga ada penerimaan-penerimaan lainnya,” kata dia.
3. Konstruksi perkara belum final
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur Lebaran guna melakukan pemutakhiran data sertipikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. (Dok/Istimewa). KPK masih melakukan ekspose untuk menentukan kelanjutan perkara. Budi mengatakan, proses tersebut akan menentukan apakah ditemukan tindak pidana yang dapat dinaikan ke tahap penyidikan, termasuk pihak yang nantinya bertanggung jawab.
“Jadi ini masih di tahapan penyelidikan yang kemudian nanti digelar perkara, nanti akan diputuskan apakah kemudian ditemukan peristiwa tindak pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan atau seperti apa,” ujar Budi.
