Panglima TNI Diminta Batalkan Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Jadi Letkol

Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy jadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun sistem merit. Dia dulu pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

Hal ini, kata Ardi, praktis membuat Mayor Teddy tak pernah melaksanakan tugas atau  jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya. Apalagi untuk memiliki prestasi tertentu.

Imparsial menilai Mayor Teddy melanggar netralitas TNI dalam Pemilu 2024 dengan terlibat politik praktis mendukung Prabowo-Gibran. Kenaikan pangkatnya dinilai lebih bersifat politis daripada berbasis prestasi.

Sejak diangkat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Imparsial sudah melihat kekeliruan karena jabatan tersebut tidak, termasuk dalam 10 posisi yang boleh diisi perwira aktif TNI. Pengangkatannya sebagai Letkol saat masih menjabat Seskab dianggap penyalahgunaan wewenang, karena seharusnya ia mengundurkan diri dari dinas militer.

Tindakan ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil (unfair) dalam sistem promosi kepangkatan di lingkungan TNI, serta mengancam profesionalisme dan integritas institusi pertahanan negara.

Elite politik dan pimpinan TNI juga disebut harus sadar dalam lingkungan TNI ada banyak prajurit yang sudah menunjukkan prestasi saat bertugas di lapangan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa.

Mereka yang berjuang demi bangsa dan negara, yang menurut Imparsial seharusnya lebih layak mendapat apresiasi dan dipromosikan kepangkatannya. Sebab, Mayor Teddy dilihat dari akses politiknya saja.

Selain itu, elite politik dan pimpinan TNI diminta sadar kebijakan kenaikan pangkat Mayor Teddy berpotensi melukai perasaan prajurit di lapangan, yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa bagi negara serta dapat mendemoralisasi mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi.

"Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI," kata dia.

Maka Imparsial meminta agar Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mastikan seluruh kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum.

Serta perlunya meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI, agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku.