Anggota Komisi I DPR Sentil Kenaikan Pangkat Teddy: Tak Sesuai Aturan
- Anggota DPR menilai kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Wijaya tidak sesuai aturan militer.
- Kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol di luar jadwal biasa dan menuai pertanyaan
- Kritik terhadap kenaikan pangkat Letkol Teddy dinilai berdasarkan faktor politis dan bukan prestasi.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai ada yang janggal dari kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letkol. Sebab, kenaikan pangkat yang dialami mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto itu tidak sesuai aturan yang berlaku dari biasanya.
Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam waktu satu tahun, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober 2025. Tetapi hal itu berbeda dengan perwira tinggi TNI, mereka dapat dinaikan jabatannya sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
"Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi Letkol itu sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa," ujar politikus yang akrab disapa TB itu di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
TB menyebut ada kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) yang umumnya diberikan kepada para prajurit berprestasi.
Sementara, kenaikan pangkat itu berdasarkan kepada keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025, tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP). TB mengaku baru tahu ada istilah KPRP di institusi militer.
"Lalu, kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada semua prajurit?" tanya dia.
1. TB Hasanuddin mendesak TNI terbuka terkait kenaikan pangkat prajurit
Lebih lanjut, TB menggarisbawahi pentingnya bagi TNI untuk bersikap terbuka kepada masyarakat soal kenaikan pangkat dan proses pengangkatan Teddy.
"Hal ini agar tidak menjadi tanda tanya masyarakat," kata dia.
Sementara, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan soal adanya kenaikan pangkat Teddy. Ia menyebut proses kenaikan pangkat itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku di TNI. Begitu juga dari sisi administrasinya.
"Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang- undangan (Perpres). Secara administrasi juga semua sudah dipenuhi," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis kemarin.
2. Kenaikan pangkat Letkol Teddy Indra dinilai politis
Sementara, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan, kenaikan pangkat Letkol Teddy diwarnai aroma politis dan tidak berdasarkan prestasi dan merit system. Sebelum dijadikan Sekretaris Kabinet pada Kabinet Prabowo, dia menjabat sebagai asisten ajudan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. Kemudian, ia menjadi ajudan Menhan Prabowo Subianto.
"Sehingga, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu," ujar Ardi dalam keterangan tertulis hari ini.
Alih-alih mengukir prestasi, Teddy dalam Pemilu 2024 secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI pada Pemilu 2024. Teddy terlibat langsung dalam politik praktis, dengan memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi, jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah prestasi atau merit system. Tetapi cenderung berdasarkan faktor politis," kata Ardi.
3. Teddy Indra Wijaya termasuk anggota TNI aktif di kabinet Prabowo
Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Teddy Wijaya merupakan salah satu dari 10 anggota Kabinet Merah Putih yang berlatar belakang militer. Selain itu, ia masih berstatus prajurit TNI aktif.
Berikut daftar pejabat lainnya di Kabinet Merah Putih yang berlatar belakang militer:
- Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan)
- Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur)
- Sugiono (Menteri Luar Negeri)
- Iftitah Sulaiman (Menteri Transmigrasi)
- Fredrich Lodewijk Paulus (Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)
- Bambang Eko Suharyanto (Wakil Menteri Sekretaris Negara)
- Donny Ermawan (Wakil Menteri Pertahanan)
- Didit Herdiawan Asaf (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan)
- Ossy Dermawan (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang).
Ini belum ditambah dengan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Nugroho Sulitsyo Budi; Kepala Badan SAR Nasional, Mohammad Syafii; dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung.
"Bahkan, untuk pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional, dari delapan orang, lima di antaranya berlatar militer," ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, kemarin.
