Panja Haji DPR Lapor ke Prabowo, Sebut Jemaah Cukup Lunasi Rp27,9 Juta
Jakarta, IDN Times - Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI melaporkan hasil penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025, sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah haji reguler, kepada Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut turun dibanding 2025 sebesar Rp93,4 juta.
Pada 2025, ongkos haji yang harus dibayar jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar 55,43 juta. Sedangkan pada 2024, Bipih yang dikenakan kepada jemaah senilai Rp56,04 juta.
"Kami melaporkan saja sudah selesai pembahasan panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025. Tentu perjalanan Panja yang sudah menetapkan ini kita bisa melakukan koreksi terhadap pembiayaan yang selama ini. Jadi ada penurunan," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
1. DPR sebut ongkos haji turun saat kurs naik
Menurut Marwan, ongkos haji tahun ini turun di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat naik. Selain itu, pengenaan pajak di Arab Saudi terhadap ongkos haji juga naik.
"Kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi, koreksinya turun dari Rp93,4 di tahun lalu sekarang menjadi Rp89,4 juta, sekitar Rp4 jutaan turun," ucap dia.
"Kemudian beban jemaah yang tahun lalu sekitar Rp56 juta, sekarang hanya Rp55 juta dikurangi uang daftar awal Rp25 juta. Kemudian, jemaah mendapatkan virtual account sekitar Rp2,1 juta, maka jemaah kira-kira melunasi nanti Rp27,9 juta, tergantung jarak yang menjadi embarkasi," sambung Marwan.
2. Ongkos haji turun tapi layanan tidak berkurang
Menurut Marwan, meski ongkos haji turun pada 2025, layanan yang diterima jemaah haji tidak akan berkurang. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan ongkos haji tahun ini mengalami penurunan.
"Tentu ini kita punya moral menurunkan koreksi ini, karena memang Bapak Presiden sudah statement bahwa ongkos haji harus tergantung, layanan membaik," kata dia.
3. DPR akan lakukan pengawasan
Dalam kesempatan itu, Marwan memastikan, DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2025.
"Kami ingin arahan-arahan, cara-cara kalau pengawasan itu mengawal penyelenggaraan haji itu seperti apa," imbuhnya.
