Dasco Jadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan tahun 2025.
- Dasco menyatakan akan memperbaiki pelaksanaan haji tahun 2025 berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024.
- Dasco menyoroti pembimbing haji yang kurang membimbing, biaya makanan jemaah yang bisa lebih murah, dan hotel tempat penginapan jemaah Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan tahun 2025.
Dasco menyatakan, evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan haji tahun 2025.
“Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapihkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Selanjutnya, Dasco menyatakan akan menggelar sejumlah diskusi antara Timwas Haji DPR dengan beberapa narasumber yang sudah berpengalaman.
1. Soroti hotel hingga pembimbing haji
Pada kesempatan itu, Dasco juga menyoroti mengenai pembimbing haji yang kurang membimbing jemaah, tetapi malah sibuk sendiri untuk beribadah.
“Saya juga menemukan 2023 itu jemaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal, lebih banyak ketemu pembimbing hanjinya di situ, yang orang Indonesia," kata dia.
Selain itu, Dasco juga sempat mendapatkan aspirasi dari pengusaha katering makanan yang menyebutkan bahwa biaya makanan jemaah bisa lebih murah.
Dasco jug menyoroti mengenai hotel yang menjadi tempat penginapan bagi para jemaah Indonesia. Menurut dia, seharusnya mereka bisa mendapatkan hotel yang lebih dekat dengan wilayah Masjidil Haram.
2. Dasco bakal bentuk pengawas lokal
Terakhir, Dasco menyatakan akan membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi yang terdiri dari relawan-relawan asal Indonesia.
Nantinya, mereka akan ikut membantu pengawasan dan berpartisipasi di titik-titik krusial yang kerap menimbulkan masalah bagi jemaah haji, seperti di tenda, di titik penjemputan, dan di rumah sakit.
"Mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orang untuk membantu Timwas Haji, karena mereka tahu daerah, tahu bahasa, dan mereka orang Indonesia," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
3. DPR tetapkan biaya haji sebesar Rp55,4 juta
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI secara resmi menyetujui penurunan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Adapun jumlah BPIH tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21. Besaran BPIH pada 2024 adalah Rp93.410.286.
Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) atau biaya yang dibebankan kepada masing-masing jemaah juga turun menjadi Rp55.431.750 atau setara 62 persen dari BPIH. Penurunan tersebut tak terlalu signifikan bila dibandingkan tahun lalu. Besaran BIPIH pada 2024 adalah Rp56.046.172.
Selama pembahasan bersama Panja BPIH 2025, pemerintah beberapa kali mengusulkan biaya haji. Usulan pertama, pemerintah mengusulkan BPIH 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Pemerintah kemudian melakukan rasionalisasi pada usulan kedua menjadi sebesar Rp89.666.469,26.
Lalu, biaya haji yang ditanggung masing-masing jemaah juga sempat mengalami naik-turun saat diusulkan dalam rapat panja. Mulanya, pemerintah mengusulkan biaya haji yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta. Usulan itu berubah lagi pada usulan kedua menyusul menjadi Rp55.593.201,57.
Kendati begitu, pemerintah tetap menggunakan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.000 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) Rp4.266,67.
