Partai Solidaritas Indonesia Ingin Lebih Banyak Caleg Perempuan
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai masih membutuhkan calon legislatif (caleg) dari kalangan perempuan.
"Kita masih perlu calon yang perempuan. Perlunya sepertiganya," kata Mantan Menteri Perdagangan dan Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu yang juga sebagai panelis di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (16/12).
Dalam konferensi pers proses seleksi Caleg PSI tahap pertama, Mari memuji banyaknya variasi dari kader PSI. Baik dari keragaman profesi, gender, latar belakang dan umur.
"Mudah-mudahan jadi warna sendiri bagi Indonesia untuk visi yang ingin diwujudkan," ucap Mari.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni yang akrab dipanggil Toni, mengakui masih rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik.
Ia pun menyebutkan politik di Indonesia masih terlalu maskulin, sehingga dicitrakan politik hanya milik kaum Adam.
"Politik kita dicitrakan dengan sesuatu keras, penuh teror, intimidasi, sehingga ada semacam segregasi gender bahwa politik itu wilayah laki-laki. Kesalahan fundamental justru karena politik didominasi oleh cara berpikir maskulin yang anggap perempuan, sebagai objek sebuah perubahan politik atau transformasi sosial," kritik juru bicara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017 ini.
Untuk itu, ia berjanji akan mengajak lebih banyak perempuan terlibat secara aktif dalam politik, khususnya menjadi Caleg PSI.
"Kami berharap sekali lagi, kalau kita ingin melihat politik yang lebih damai, negosiasinya lebih santun, jauh dari diskriminasi dan intimidasi, saya kira harus banyak perempuan. Tidak hanya jadi pemilih apalagi pasif, tapi harus ada yang terlibat dalam pengambilan policy," jelasnya.
Toni menuturkan PSI akan melakukan pendekatan ke sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, Organisasi Sayap Perempuan, Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), LSM KAPAL Perempuan dan Komnas Perempuan.
Dengan begitu ia yakin PSI dapat memenuhi peraturan Komisi Pemilu Umum (KPU) tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.
"Minimum di Undang-undang itu 30 persen, kami yakin pasti bisa memenuhi itu sampai level Kabupaten dan Kota. Sangat optimis. Kalau di pusat dari 9 (orang) cowok cuma 3," jelasnya.
