PDIP: Film Dirty Vote Suarakan Kebenaran Politik di Lapangan
Jakarta, IDN Times - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan, film dokumenter Dirty Vote menyuarakan kebenaran politik di lapangan. Menurutnya, film tersebut mampu mengungkap kecurangan Pemilu 2024.
"Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan. Film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan. Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
1. Kecurangan pemilu bermula dari manipulasi hukum di MK
Hasto menjelaskan, berdasarkan film Dirty Vote, kecurangan pemilu bermula dari manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga keberpihakan Istana kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah.
“Berbagai fakta yang diungkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan. Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," kata dia.
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, pemilu merupakan kontestasi yang sakral karena bersumber pada suara rakyat.
"Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapa pun yang melakukan manipulasi pemilu dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate," ucap dia.
2. TKN Prabowo-Gibran anggap film Dirty Vote berisi fitnah
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi film dokumenter Dirty Vote. Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, film tersebut merupakan bentuk fitnah dan menyampaikan analisis yang tak ilmiah.
“TKN menanggapi bahwa di negara demokrasi semua orang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata dia.
3. Film Dirty Vote dianggap mendegradasi pilpres
Film yang menampilkan penjelasan para ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti itu dianggap mendegradasi pilpres karena narasinya dinilai tak berdasar.
“Saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk menyabotase pemilu, bukan menyabotase lah, ingin mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, penyampaian ketiga pakar hukum tata negara itu menyudutkan salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Adapun film itu sendiri mendalami penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Film tersebut menyoroti nepotisme, dan juga penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ beber dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
