Fakta Baru BoP, Menlu Ungkap RI Gabung karena Diminta Negara D8

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkap fakta terbaru, terkait dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ia menuturkan, masuknya Indonesia ke BoP karena diminta negara-negara berpenduduk Islam terbanyak, yang tergabung dalam D8.

Ditanya awak media usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang memanggil mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Luar Negeri (Wamenlu) RI ke Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026), Sugiono mengatakan, memang awalnya masuk BoP dari diskusi dengan negara D-8 yang membuatnya buru-buru ke Davos, Swiss saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di London, pada 20 Januari 2026 lalu.

“Kan negara-negara yang langsung front line itu ya yang berhadapan, berbatasan dengan negara sana mengalami instabilitas. Oleh karena itu, kami diskusi, berbincang bicara mengenai bagaimana menghentikan kekerasan,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan, lewat diskusi itu dibahas bagaimana menghentikan serangan. “Karena bukan saja wilayah Gaza dan Palestina yang terpengaruh, tapi juga seluruh wilayah di Timur Tengah itu juga terpengaruh,” seru Sugiono.

Pada 20 Januari, Sugiono yang sudah berada di London, mendadak harus ke Davos. Padahal, di tanggal yang sama, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Rencana pertemuan Menlu Sugiono dan mitranya dari Inggris pun dibatalkan. Kepada IDN Times, sebelum bertolak ke London, Sugiono mengatakan, mendapat undangan untuk bertemu dengan negara D-8 membahas mengenai BoP.

Negara-negara D8 atau yang juga dikenal sebagai delapan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang ada di New York Declaration, terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Pakistan, Turki, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Mesir.