Pigai: Regulasi HAM Mandek, Saya Sudah Hopeless

Pigai menyebut sejumlah rancangan aturan yang diajukan kementeriannya masih terhenti di Kementerian Sekretariat Negara. Menurut dia, kondisi itu membuat berbagai agenda yang ingin dijalankan Kementerian HAM tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

“Semua rekomendasi ini mentok, mandek, tidak bisa jalan karena seluruh drap-drap peraturan Presiden, instruksi Presiden, bahkan sampai undang-undang HAM yang sekarang saya ajukan, mentok di Sekretariat Negara," kata dia.

Pigai mengatakan rancangan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kewenangan Kementerian HAM. Sebelumnya, dia juga telah menyampaikan perlunya percepatan regulasi agar kementeriannya dapat menjalankan berbagai kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dia menilai tanpa regulasi, sejumlah rencana seperti penilaian HAM terhadap institusi negara dan dunia usaha sulit dilakukan.

“Bagaimana saya bisa menilai institusi Kementerian Lembaga kalau tidak ada petunjuk penilaiannya, tidak ada perpresnya, tidak ada gepresnya.”

Salah satu agenda yang ingin didorong Pigai adalah sertifikasi HAM bagi pejabat dan aparat. Dia sebelumnya mengusulkan sertifikat HAM menjadi syarat promosi ASN serta perwira TNI dan Polri. Pigai menyebut aturan tersebut juga belum dapat berjalan tanpa dasar hukum.

Dia juga menginginkan sertifikasi HAM diterapkan pada jenjang kepemimpinan TNI dan Polri.

“Saya mau menilai aparat, selain ASN, TNI-Polri yang khususnya dari Koramil menjadi Dandim, menjadi Pangdam, menjadi Panglima TNI, berwajib sertifikat HAM sebagai wajib mutlak untuk promosi mutasi dan demosi jabatan," katanya.

Menurut Pigai, sertifikasi itu diarahkan kepada pemegang kewenangan komando.

“Yang pemegang perintah saja, karena dalam konteks hak asasi manusia, itu tanggung jawabnya komando," ujarnya.

Di tengah keluhannya mengenai regulasi, Pigai juga menyinggung tawaran pekerjaan yang menurut dia tersedia jika dirinya meninggalkan jabatan Menteri HAM.

“Saya keluar dari Menteri HAM Freeport di Amerika siap untuk menampung saya dengan 1 miliar kok per bulan," kata dia.

Pigai mengatakan tawaran tersebut bukan alasan dirinya ingin meninggalkan pemerintahan. Dia menyebut dirinya tetap ingin membangun Indonesia melalui agenda HAM.

Dia juga mengatakan dirinya tidak membutuhkan penghormatan atas jabatan yang diembannya.

“Maaf, saya tidak perlu, saya tidak butuh penghormatan dan penghargaan.”

Pigai kemudian kembali menyoroti kebutuhan dasar hukum agar agenda yang diajukan Kementerian HAM dapat dijalankan.

“Untuk itu saya minta sekali lagi, semua rekomendasi itu tidak akan bermanfaat kalau seluruh draft-draft regulasi yang saya ajukan ke melalui Sekretariat Negara ini tidak diproses," katanya.