Pigai Sebut Aturan HAM 8 Bulan Mandek di Setneg

Pigai menyebut mandeknya regulasi membuatnya kesulitan menjalankan agenda penilaian HAM terhadap kementerian/lembaga, TNI-Polri, ASN, hingga kepala daerah. Dia mengatakan dasar hukum dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan.

"Saya terancam gagal sebagai orang HAM," kata dia.

Pigai mengusulkan sertifikasi HAM menjadi salah satu syarat promosi jabatan tertentu, termasuk ASN dari eselon II ke eselon I. Untuk TNI-Polri, dia menyebut sertifikasi ditujukan bagi pemegang komando.

"Saya jadi Menteri HAM, sertifikasi ASN yang mau jadi eselon 1 dari eselon 2 tidak bisa," ujarnya.

Pigai juga menyinggung rencana penilaian HAM terhadap dunia industri. Menurut dia, kebijakan tersebut belum bisa berjalan karena regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya belum diproses.

"Karena saya mau lakukan penilaian dunia industri, tidak bisa penilaian hak asasi manusia," katanya.