Jakarta, IDN Times - Komnas HAM kembali memanggil pimpinan dan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan untuk mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Surat pemanggilan itu telah dilayangkan ke KPK hari ini, Rabu (9/6/2021).
"Harapan kami bahwa rekan-rekan kami di KPK bisa datang," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers virtual.
Anam menjelaskan, dalam pemanggilan pertama, pimpinan KPK menolak hadir dan meminta penjelasan mengenai apa dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud. Ia mengaku tak bisa menjawab itu karena pemanggilan pimpinan KPK justru untuk mendapatkan informasi berimbang.
"Kalau dalam respons kemaren meminta klarifikasi kira-kira apa dugaan pelanggarannya, ini dalam rangka untuk mencari itu," ujar Anam.
"Kalau ada pelanggaran pelanggarannya apa itu nanti ketika semua sudah diperiksa, kita baca dokumen, panggil ahli, baru ketemu. Kalau sekarang belum bisa dijawab," tambahnya.
Komnas HAM telah menyiapkan lima klaster pertanyaan untuk para pimpinan KPK terkait polemik TWK dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Apabila dijabarkan, kata Anam, terdapat 20 hingga 30 pertanyaan untuk Ketua KPK Firli Bahuri dkk.
"Nah kesempatan untuk mengklarifikasi, ini forumnya sangat penting," jelasnya.
Anam mengungkapkan Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan pimpinan KPK pada Selasa, 15 Juni 2021. Ia berharap Komnas HAM dan para pimpinan KPK bisa bertemu.
"Semakin cepat semakin bagus karena publik luas menunggu apa yang terjadi," ujarnya