Jakarta, IDN Times - Sahbirin Noor baru-baru ini menjadi sorotan publik karena namanya terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Diketahui, Sahbirin merupakan Gubernur Kalimantan Selatan sejak 2016 hingga 2024.
Sahbirin berhasil memenangkan pilkada untuk kedua kalinya dengan perolehan 119.307 suara. Keputusan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) tingkat provinsi pada 17 Juni 2021.
Profil Sahbirin Noor atau kerap disapa Paman Birin lahir di Banjarmasin pada 12 November 1967. Ia merupakan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode, sejak 2016 sampai 2024. Dalam kehidupan pribadinya, ia merupakan keponakan dari Samsudin Andi Arsyah, pengusaha terkaya di Kalimantan.
Ia menikah dengan Raudhatul Jannah yang merupakan Cawagub Kalsel 2024. Dari pernikahannya, pria yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu dikaruniai tiga anak, yaitu Sandi Fitrian Noor, Noor Azizah Zaimah, dan Noor Azkya Alimma.
Sahbirin menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di kota kelahirannya, Banjarmasin. Ia menamatkan sekolah dasar di MI TPI Budi Mulia pada tahun 1982, lalu melanjutkan ke SMPN 10 Banjarmasin pada tahun 1985, dan SMAN 5 Banjarmasin pada tahun 1988. Dalam pendidikan tinggi, ia meraih gelar sarjana dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary pada tahun 1995.
Pendidikan pascasarjana-nya ditempuh di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Sementara gelar doktor (S3) ia peroleh dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2021.
Sahbirin memulai kariernya sebagai Direktur Utama PT Jhonlin Sasangga Banua, bagian dari Jhonlin Group. Setelah sukses di dunia bisnis, ia terjun ke politik dengan bergabung ke Partai Golkar dan menjadi ketua DPD.
Ia kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan untuk periode 2016–2020, berpasangan dengan Rudy Resnawan sebagai calon wakil gubernur dan berhasil terpilih untuk memimpin provinsi tersebut.
KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka usai menangkap empat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dalam OTT pada Minggu (6/10/2024) malam.
Kasus ini berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji.
"Bahwa pada 4 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB telah dilakukan ekspos
pimpinan dan disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024–2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Pada 4 Oktober, KPK mengamankan 17 orang dan barang bukti berupa uang tunai Rp12 miliar dan 500 dolar AS yang tersebar di beberapa koper dan kardus. Atas bukti ini, KPK meningkatkan status menjadi penyidikan pada tujuh orang tersebut.