Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan refocusing jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari audit total tata kelola MBG, setelah terbongkar kasus dugaan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Wakil Kepala BGN, Agustian Arumsari, menjelaskan pada dasarnya program MBG adalah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, BGN akan mengacu terhadap pemberian intervensi kesehatan gizi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnyalah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG," kata Arumsari di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
"Apalagi SMA-SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu, Rp200 ribu gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi," sambungnya.
Mantan Auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) itu mengatakan, BGN juga akan mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), bagaimana menentukan jumlah penerima manfaat MBG.
Arumsari mengatakan, dari berbagai hasil kajian di internal BGN, jumlah penerima manfaat bisa diperas hingga delapan juta jumlah penerima manfaat.
"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," kata dia.
Sebelumnya, Ketua BGN Nanik S Deyang sempat menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 11 Juni 2026. Ini terjadi selang beberapa hari ia dilantik sebagai pimpinan baru BGN, menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi MBG.
"Efisiensi anggaran, kabar gembira. Biar turun, biar turun, efisiensi. Mau lapor Pak Presiden efisiensi," kata Nanik kepada jurnalis saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.