Profil Partai Keadilan Sejahtera: Sejarah, Visi Misi, dan Hasil Pemilu

Pemerintah kala itu menunjuk Nurmahmudi Isma'il selaku Presiden PK sebagai Menteri Hutbun. Karena itu, posisi Nurmahmudi sebagai Presiden PK digantikan oleh Hidayat Nur Wahid pada 21 Mei 2000.

Mengutip laman resmi PKS, pks.id, PK bertransformasi menjadi PKS akibat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 1999 yang menetapkan syarat ambang batas parlemen sebesar dua persen. Akhirnya, PK berubah nama menjadi PKS pada 20 April 2002 agar dapat mengikuti Pemilihan Umum (pemilu) 2004.

PKS pun akhirnya menuntaskan seluruh proses verifikasi ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkehham) menjelang Pemilu 2004, tepatnya pada 2 Juli 2003. Sehari kemudian, PK resmi menjadi PKS termasuk anggota dan para kadernya.

Kemudian, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah Pemilu 2004 dan mengundurkan diri dari kursi Presiden PKS. 

Posisi itu digantikan Tifatul Sembiring dalam periode 2005-2010 melalui Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005. Lalu, Sidang Majelis Syuro PKS II yang digelar pada 16 - 20 Juni 2010, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PKS Sejahtera periode 2010-2015.

PKS juga memiliki visi dan misi untuk periode 2020-2025. Visi PKS yakni Partai Islam rahmatan lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misinya yaitu seperti berikut:

Meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

Mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
Meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.

Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerja sama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.

PKS pertama kali mengikuti pemilu pada 1999 dengan perolehan suara sebesar 1,43 juta atau sekitar 1,36 persen dari total suara sah nasional. Hasil perolehan suara ini tidak dapat menempatkan anggota PKS di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena hasilnya kurang dari ambang batas yang ditetapkan. 

Setelah resmi mengubah nama menjadi PKS, perolehan suara partai ini naik drastis yakni sebesar 7,34 persen dalam pemilu 2004. Angka itu terus melonjak menjadi 7,89 persen atau sekitar 8,23 juta suara pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014 memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77 persen dari suara nasional.

Prestasi PKS pun melambung, partai ini meraih suara hingga 11,49 juta atau 8,21 persen pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut naik sekitar 3,04 juta suara atau 36 persen dari perolehan di pemilu sebelumnya.

Hal itu menandakan bahwa jumlah tersebut porsinya mencapai 8,7 persen dari total kursi DPR periode 2019-2024. PKS diketahui sudah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 8.

Berikut susunan kepengurusan pusat PKS periode 2020-2025:

Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri
Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman
Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan
Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata
Sekretaris Majelis Syura: Untung Wahono
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suswono
Ketua Dewan Syariat Pusat: Surahman Hidayat
Dewan Pengurus Pusat
Presiden: Ahmad Syaikhu
Sekretaris Jenderal: Aboe Bakar Alhabsy
Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data: Muhammad Arfian
Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan: Ayon Prasetyawan
Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi: Zainudin Paru
Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis: IIE Sumirat Sundana
Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga: Moh. Rozaq Asyhari
Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Sugeng Susilo
Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian: Haryo Setyoko
Wakil Sekretaris Jenderal Umum: T. Farida Rachmayanti
Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik: Ahmad Fathul Bari
Bendahara: Mahfudz Abdurrahman
Wakil Bendahara 1: Deni Tresnahadi
Wakil Bendahara 2: Hero EA Putra
Wakil Bendahara 3: Unggul Wibawa
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Sukamta
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan: Bukhori Yusuf
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Zulkieflimansyah
Ketua Bidang Pembinaan Kader: Muhammad Said
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Syahrul Aidi Mazaat
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader: Rofik Hananto
Ketua Bidang Kepemudaan: Gamal Albinsaid
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Kurniasih Mufidayati
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Ahmad Mabruri Mei Akbari
Ketua Bidang Seni dan Budaya: Ecky Awal Mucharam
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Al Muzammil Yusuf
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial: Netty Prasetiyani
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Ali Akhmadi
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Anis Byarwati
Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani Ali Sera
Ketua Bidang Ketenagakerjaan: M. Martri Agoeng
Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Riyono
Ketua Bidang Kepanduan: Yoyok Switohandoyo
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut): Hendry Munief
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel): Ahmad Junaidi Auly
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar): Achmad Ru’yat
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya): Abdul Fikri
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra): Johan Rosihan
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan: Alifudin
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi: Suryadarma
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim): Muhammad Kasuba
Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi: T.B. Soemandjaja Rukmandis
Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah: Hermanto
Ketua Komisi Kebijakan Publik: Memed Setiawan
Ketua Komisi Kajian Strategis: Abdul Kharis Almasyhari
Ketua Komisi Ideologi: Musoli
Ketua Komisi Ketahanan Keluarga: Wirianingsih
Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik: Abdul Muiz Saadih
Ketua Komisi Kajian dan Bayan: Abdulloh Khaidir
Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah: Muslih Abdul Karim
Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM: Iman Santoso
Ketua Komisi Keumatan: Zufar Bawazir
Ketua Fraksi MPR RI: Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi DPR RI: Jazuli Juwaini.