Sebut "Petugas Partai" Harus Taat Amanat, Megawati Sindir Jokowi

"PDIP beri ultimatum secara halus?"

Pidato Megawati Soekarnoputri yang disampaikan dalam kongres IV PDI-P di Bali, menuai kontroversi. Pasalnya, dalam pidatonya hari Kamis (9/4) lalu, Megawati terkesan menyindir Presiden Joko Widodo.

Dalam pidatonya, Megawati mengatakan bahwa semua kader partai yang berkecimpung di eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan instruksi partai. Hal itu, sudah diatur oleh UU Partai Politik. "Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu."

Megawati juga mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan setiap kader partai harus berpihak pada kepentingan rakyat. "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!".

Pesan Megawati tersebut ditafsirkan seolah menampar Presiden Jokowi dengan pengingat bahwa Jokowi adalah produk partai, dan sudah selayaknya melayani partai. Terlebih, saat konstitusi di Indonesia mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden haruslah diusung oleh partai politik.

Kontroversi
Yang menyebabkan istilah itu menjadi sorotan, adalah karena selain menyebut "petugas partai", Megawati dalam pidato pembukaan kongres PDIP juga menegaskan sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan saat ini, yang bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah.

Pengamat politik Yohanes Sulaiman, mengatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan Megawati untuk merendahkan Jokowi.

Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan bahwa seharusnya Megawati lebih berhati-hati menggunakan istilah "Petugas Partai", terutama bila merujuk pada Presiden Jokowi dan disampaikan di ranah publik. Meski tidak ada yang salah apabila istilah itu ditujukan kepada kader partai, namun menurut Karyono, ada persepsi negatif dari istilah "petugas partai", karena dinilai merendahkan Presiden Jokowi. Bahkan, ada pihak yang menganggapnya sebagai "boneka partai".

Respon PDIP

Politisi senior PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa penyebutan "petugas partai" bagi kader PDIP yang bertugas di pemerintahan bukan bermaksud merendahkan pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi.

Menurut Tjahjo, frasa "petugas partai" hanya merujuk pada asal-usul seseorang sebelum menduduki jabatan baru. Tjahjo juga membenarkan bahwa memang apabila seorang pejabat eksekutif, legislatif ataupun pengurus partai tak mau disebut petugas partai, maka partai tidak akan mempertahankannya. Hal itu merupakan konsekuensi yang wajar diambil.

Politisi senior lainnya, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa partainya memang telah merasa kecewa selama beberapa bulan terakhir. Hal itu disebabkan Presiden Jokowi tak memberi akses yang lebih luas untuk partainya di pemerintahan. Bahkan, PDIP tak memiliki "orang dalam" di Istana Negara dan hanya memiliki beberapa menteri.

Tak Selalu Negatif

Terlepas dari kontroversinya, pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan, menilai istilah "petugas partai" tidak selalu bermakna negatif. Istilah tersebut, menurutnya, akan bermakna negatif bila kader harus mengikuti apapun kepentingan elite partai, termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Menurut Firman, sudah sewajarnya bila Megawati berpesan agar semua kadernya tetap berpegang pada konstitusi dan tujuan partai untuk memperjuangkan kepentingan publik, sebagaimana amanat yang digulirkan di Kongres IV PDIP yang lalu. Pasalnya, bila para kader tak menjalankan amanat tersebut, citra PDIP juga dipertaruhkan. Lebih buruk lagi, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

Tanggapan Presiden Jokowi
Bagaimana Presiden Jokowi menanggapi pidato tersebut? Kepada media yang menemuinya usai pidato tersebut, Presiden Jokowi dengan santai hanya mengatakan bahwa Megawati berpesan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani rakyatnya. Nah, kalau menurutmu, apa sih makna pidato Megawati?