Sekda Jabar Disebut Terima Suap Meikarta Rp1 Miliar

Henry mengaku sudah tiga kali bertemu dengan Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa selama mengurusi izin pembangunan Meikarta, tepatnya pada 2017. Pertemuan pertama dilakukan di rest area KM 72 tol Purbaleunyi arah Kota Bandung.
 
“Waktu itu dengan pak Sulaeman (DPRD Bekasi) ada juga bu Neneng (Neneng Rahmi, mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Waktu itu kami dipertemukan dengan Iwa oleh Sulaeman dan Waras (DPRD Bekasi). Pak Sulaeman dan pak Waras bilang kalau Iwa adalah Calon Gubernur Jawa Barat,” kata Henry.
 
Setelah pertemuan, kata Henry, ia mendengar dari Waras bahwa Iwa meminta Rp1 miliar untuk menyetujui izin pembangunan Meikarta.

Dua sampai tiga pekan setelah pertemuan itu, Henry bersaksi bahwa ia dan Neneng diminta mendatangi kantor Iwa. Di sana, Iwa menanyakan berkas-berkas untuk melengkapi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
 
“Pertemuan kedua ada di ruang kerja beliau. Pak Iwa minta kejelasan materi untuk dibahas di BKPRD,” katanya.

Sama dengan pertemuan kedua, pertemuan ketiga pun digelar di ruang kerja Iwa. “Kala itu, pertemuan ketiga dilakukan karena hingga Januari 2018 belum ada kejelasan atas persetujuan Pemprov Jabar,” tutur Henry.
 
Itu adalah pertemuan ketiga, sekaligus pertemuan terakhir sebelum Henry ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Henry memastikan bahwa Pemkab Bekasi telah memberi Sekda Iwa fulus sebesar Rp1 miliar. Pemberian itu, kata Henry, dilakukan melalui Sulaeman yang juga menjadi mediator bagi Iwa dan Pemkab Bekasi.
 
“Diserahkan di Grand Wisata, Bekasi,” kata Henry.
 

Neneng Rahmi, yang juga terdakwa dalam kasus suap Meikarta, pada Senin (21/1), juga dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dalam persidangan tersebut, ia merunut kejadian kongkalikong antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.
 
“Awalnya ada pertemuan di rest area (jalan tol), kilometernya lupa berapa. Saya diajak turun tapi gak terlibat. Dalam pertemuan itu ada saya, pak Henry Lincoln, pak Sulaeman DPRD (Bekasi), pak Waras DPRD (Bekasi), dan pak Sekda Iwa Karniwa,” tutur Neneng, dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung.
 
Ia mendapatkan informasi dari Henry, bahwa dalam pertemuan itu Iwa meminta fulus Rp1 miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk mempermulus Raperda (Rapat Dengar Pendapat) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang didalamnya terkandung proyek Meikarta.